Naik 142 Persen, PALM Raup Laba Bersih Rp 17,05 Miliar di Semester I-2020

Direktur Keuangan Provident Agro Devin Antonio Ridwan mengatakan, perbaikan kinerja keuangan PALM di paruh pertama 2020 didorong kebijakan efisiensi biaya operasional dan optimalisasi produksi perkebunan.

"Selain itu, perseroan mengoptimalkan peluang bisnis yang prospektif," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/7/2020).

Dengan kebijakan tersebut, PALM berhasil meningkatkan pendapatan sebesar 25 persen menjadi Rp 121,28 miliar sepanjang Januari-Juni 2020, dibandingkan periode sama di tahun lalu yang sebesar Rp 97,12 miliar.

Devin mengatakan, kondisi perekonomian global menghadapi tekanan yang hebat akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, perseroan masih melanjutkan strategi efisiensi dan optimalisasi yang sudah dilakukan sejak 2019. Ia optimistis ini akan semakin mengerek kinerja keuangan PALM. 

"Manajemen optimistis strategi ini akan membawa Provident Agro melewati masa krisis, khususnya akibat pandemi Covid-19 dan tetap menjaga pertumbuhan bisnis yang positif,” ujarnya.

Sebelumnya pada tahun 2019, kinerja keuangan PALM terpukul karena beberapa hal, seperti harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil) menurun di pasar global. Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China juga turut berkontribusi terhadap anjloknya harga komoditas ini.

Kemudian, perbedaan tarif impor produk minyak sawit Indonesia ke India, serta kemarau yang berkepanjangan di dalam negeri.

"Meski pada akhirnya harga CPO sempat membaik di kuartal terakhir 2019, tapi itu pun belum mampu mengangkat kinerja industri secara signifikan. Situasi yang menantang itu pada akhirnya berdampak langsung terhadap kinerja perseroan (di tahun lalu),” ujarnya.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PALM, pemegang saham sepakat mencadangkan anggaran sebesar Rp 28,93 miliar untuk pembelian kembali (buyback) 110 juta saham atau 1,55 persen dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan untuk jangka waktu 12 bulan secara bertahap sejak persetujuan dalam RUPS.