Soal Vaksin Mandiri, Erick Thohir: Bukan Berarti yang Bayar Didahulukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menyiapkan skema untuk penyuntikan vaksin massal Covid-19.

Nantinya, akan ada skema vaksin gratis dari pemerintah dan ada pula vaksin mandiri yang biayanya ditanggung oleh perorangan.

Ketua Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengatakan, untuk pemberian vaksin Covid-19 yang masuk dalam kategori bantuan dari pemerintah, akan menggunakan data dari BPJS Kesehatan.

“Jumlah PBI (Penerima Bantuan Iuran) ada 93 juta, nah itu jadi prirotas yang masuk dalam vaksin gratis dari pemerintah,” ujar Erick dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/9/2020).

Sementara itu, lanjut Erick, untuk vaksin mandiri, biayanya akan ditanggung oleh masing-masing individu. Orang yang mengikuti program ini adalah masyarakat yang masuk dalam kategori mampu.

Kendati begitu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini memastikan, tak akan mendahului orang yang melakukan vaksin secara mandiri.

“Bukan berarti yang bayar didahulukan daripada yang gratis, enggak. Nanti ada sinkronisasi jadwal, data, bukan berarti diputarbalikkan pemerintah cari uang,” kata mantan bos Inter Milan itu.

Diketahui, Indonesia sendiri melalui PT Bio Farma tengah mengembangkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac asal China. Saat ini, Sinovac tengah melakukan uji klinis tahap tiga di Indonesia, Bangladesh, Arab Saudi, dan Turki.

Selain dengan Sinovac, Indonesia juga menjalin kerja sama terkait vaksin Covid-19 dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UAE), G42. Untuk G42, melakukan uji klinis sendiri di UEA.

Indonesia telah mengirim tim ke UEA untuk memantau uji klinis tersebut.

Jika proses uji klinis itu berjalan mulus, ditargetkan di awal 2021 sudah bisa dilakukan imunisasi massal bagi masyarakat Indonesia.