Erick Thohir: Vaksin Merah Putih Mulai Diproduksi 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), Erick Thohir, berharap vaksin Merah Putih dapat mulai diproduksi pada tahun 2022.

"Dari informasi yang didapatkan insya Allah kalau bisa uji klinis I sampai dengan III vaksin Merah Putih bisa berjalan pada tahun depan, sehingga pada tahun 2022 kita bisa mulai memproduksi vaksin Merah Putih," ujar Erick Thohir dilansir dari Antara, Sabtu (12/9/2020).

Pemilik Grup Mahaka tersebut berujar, kehadiran vaksin Covid-19 Merah Putih agar Indonesia tidak bergantung pada vaksin-vaksin yang diproduksi dari produsen luar negeri.

"Jadi tidak mungkin kita bergantung kepada vaksin-vaksin yang merupakan hasil kerja sama dengan produsen luar negeri," kata Erick.

Selain itu, dia juga mengatakan tidak kalah pentingnya sejak awal Bio Farma bersama dengan Lembaga Eijkman, Balitbangkes Kementerian Kesehatan di mana Indonesia mengharapkan nantinya tersedia vaksin Merah Putih.

Selain dengan lembaga-lembaga tersebut, pemerintah tentunya juga membuka kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi terkait pengembangan vaksin Covid-19 di dalam negeri

"Karena memang kalau kita melihat vaksin itu pada saat ini untuk pembentukan antibodi dalam melawan virus Covid-19 membutuhkan waktu enam bulan sampai dengan dua tahun menurut studi yang didapatkan," ujar Erick.

Kemungkinan vaksin Merah Putih diberikan lebih dari satu kali ke satu individu. Jika penduduk Indonesia berjumlah sekitar 270 juta orang pada saat ini misalkan, maka vaksin yang harus diberikan berarti minimal 540 juta vaksin.

Ia akan mengusulkan kepada pemerintah dan DPR dua tipe program vaksinasi virus corona atau Covid-19.

Erick mengatakan bahwa usulan program vaksinasi tersebut terdiri dari program vaksin bantuan pemerintah dan program vaksin mandiri yang dibiayai sendiri oleh masyarakat.

"Kami mengusulkan kepada pemerintah dan DPR RI bahwa terdapat dua tipe program vaksinasi yakni vaksin bantuan pemerintah untuk program vaksinasi massal di bawah TNI-Polri bekerjasama dengan Kemendiknas," kata Erick.

"Bahkan kemarin juga dengan Kementerian Kesehatan dan PMI semua kita libatkan," ujar lagi.

Ia berujar, khusus dengan Kemendiknas turut dilibatkan karena ada 40 ribu calon perawat dan 12 ribu calon dokter yang bisa diharapkan turun bersama membantu vaksinasi ini.

Di luar data tersebut, ada sekitar 1,5 juta dokter, perawat dan bidan yang siap membantu imunisasi massal ini.

Pendanaan vaksin corona bantuan pemerintah berasal dari APBN, dengan menggunakan data BPJS Kesehatan sesuai angka Penerima Bantuan Iuran (PBI) di mana terdapat 93 juta masyarakat yang membutuhkan.

"Kita juga sangat mengharapkan masyarakat yang memiliki uang bisa membantu keuangan negara dengan melakukan vaksinasi mandiri alias tidak gratis," kata Erick.