Bupati Morotai: Tol Laut Hanya Melayani Pemodal Besar

Masalah utamanya terdapat pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan.

Dalam peraturan itu, Kemendag hanya mengizinkan barang-barang tertentu, sehingga barang yang dikirim secara kolektif tidak bisa digabungkan. Hal ini dinilai menjadi kendala karena membatasi barang yang dibutuhkan daerah.

"Tol laut masih melayani hanya pada pemodal besar. Pemodal kecil dilarang mendapat (memanfaatkan) tol laut karena semua diatur melalui Permendag," kata Benny dalam webinar Kompas Talks, Senin (21/9/2020).

Dia tak memungkiri, pembatasan barang yang dikirim menghambat pembangunan di Morotai. Hal ini menyebabkan sebagian barang terkirim, namun sebagian barang tidak terkirim.

Sebagian barang yang tidak terkirim ini mesti mencari alternatif lain untuk dikirimkan. Tak heran, banyak para pemodal merogoh kocek hingga Rp 50 juta untuk satu kontainer, karena jalur laut yang dilalui lebih berbelit-belit.

"Contohnya kalau mau kirim genset, tidak boleh kirim kabel. Kalau kirim besi, tidak bisa kirim kawat. Sehingga ada satu unit barang yang murah biayanya (karena pakai tol laut), tapi masih banyak item yang harus dibiayai," tutur dia.

Benny pun mengusulkan Kemendag untuk merevisi aturan itu. Menurut Benny, Permendag hanya boleh mengatur barang yang dilarang saja, sehingga kawasan 3T (Tertinggal, Terpencil, Terluar) dan perbatasan bisa leluasa mengirim barang.

Hal ini, kata Benny, bisa memudahkan pemodal kecil menyewa jasa tol laut dengan hitungan tonase per barang yang dikirim, bukan hitungan 1 kontainer.

"Kalau masalah subsidi dan non subsidi itu bisa diatur, sehingga sistem pembayaran dari pengguna tol laut konsepnya kubikasi/tonase. Bukan full 1 kontainer. Karena dalam kenyataannya, pemodal kecil yang hanya bisa membeli 1-2 kubik, bisa gunakan tol laut," ucap dia.

Informasi saja, tol laut merupakan jalur distribusi logistik secara rutin dan terjadwal dari barat sampai timur Indonesia, dari Belawan hingga ke Sorong.

Penyelenggaraan tol laut dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. Program tol laut dilaksanakan sejak tahun 2015 dengan diawali pengoperasian 3 trayek, bertambah menjadi 6 trayek pada 2016, 13 trayek pada 2017, dan 18 trayek pada tahun 2018-2019.

Dari 18 trayek tersebut, 5 trayek dioperasikan oleh PT Pelni, 2 trayek dioperasikan oleh ASDP, 4 trayek oleh Djakarta Lloyd, dan 7 trayek lainnya dioperasikan olen perusahaan pelayaran swasta.