Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Jambi Kekurangan Pabrik Pengolahan Sawit, Apa Dampaknya ke Petani?

JAMBI, KOMPAS.com - Provinsi Jambi kekurangan pabrik pengolahan kelapa sawit. Jumlah produksi tidak seimbang dengan pabrik yang ada.

Pengamat ekonomi dari Universitas Batanghari Pantun Bukit mengatakan, kurangnya pabrik pengolahan kelapa sawit bisa menyusahkan petani.

"Karena di posisi sekarang pertumbuhan kebun petani jauh lebih tinggi dari perkebunan swasta maupun negara berkapasitas besar. Tapi bargaining position atau posisi tawar lemah karena tidak akses langsung ke pabrik," katanya, pada Rabu (23/9/2020).

Menurut Pantun, petani hanya memiliki lahan seluas 10 atau 5 hektare ke bawah. Sedangkan pabrik akan mengakomodir hasil panen petani bila sudah punya lahan seluas 20 hektare ke atas. 

Para petani yang hanya memiliki lahan tak sampai 5 hektare akan menyalurkan buah sawitnya melalui pedagang perantara dua atau tiga alias tengkulak.

"Maka bisa dibayangkan berapa harga yang didapatkan di tingkat petani. Petani yang sangat rugi dari kekurangan pabrik ini. Maka salah satu jalan keluarnya adalah masuk ke koperasi. Bisa juga diakomodir oleh Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit indonesia)," katanya.

"Jadi umpamanya ada 1.000 petani saja punya 6 hektare masing-masing maka akan ada 6.000 hektare dan sudah bisa buka pabrik itu dan bisa mengajukan ke BPDPKS ( Badan Pengelola Dana Pembangunan Kelapa Sawit)," katanya.

Pantun berpandangan, kehadiran pabrik pengolahan kelapa sawit bisa mendukung peningkatan kesejahteraan petani karena persaingan akan semakin ketat.

"Harga yang biasa digunakan untuk membayar perantara bisa digunakan petani untuk pembelian pupuk atau yang lainnya," kata dia. 

Produksi dan luas perkebunan tidak ideal

Provinsi Jambi memiliki 1.134.60 hektare tanaman sawit. Sekitar 600.000 hektare lahan dikerjakan petani swadaya dan sisanya izin konsesi perusahaan.

Adapun di Jambi ada 79 pabrik dari 72 grup perusahaan dan 187 izin perkebunan sawit. Produksinya 3.000 ton per jam, namun angka itu dipandang tidak ideal.


"Idealnya sekitar 5.000 ton per jam. Dengan perkebunan luas satu juta lahan itu dengan produksinya tidak imbang. Perkiraan kita butuh sekitar 20 pabrik lagi," kata Agus Rizal, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Apalagi, menurut Agus, replanting terus dilakukan di Jambi, yang membuat produksi terus meningkat. 

"Kalau kita replanting produktivitas kita naik dan produksi melonjak dua tahun ke depan," ungkapnya.

Agus menyebut, pihaknya berencana membuat percontohan di Batanghari untuk pabrik masyarakat.

"Lokasinya di Bukit Sari di Kabupaten Batanghari untuk ada regulasi didirikan pabrik masyarakat atas nama masyarakat entah kopearsi atau lembaga ekonomi mereka," ungkapnya.

Agus mengatakan, sumber daya manusianya juga akan mereka latih.

"Kita bawa ke Stiper (sekolah tinggi pertanian) untuk belajar manajemen pabrik lalu kita magangkan ke pabrik dan kemudian mereka bangun pabrik," sebut dia.

Terkait kepemilikan pabrik, bisa oleh lembaga ekonomi masyarakat ataupun koperasi setempat.

"Seperti di Medan, sudah ada milik kelompok tani kecil kecil. Di sini belum ada," ungkapnya

Agus menjelaskan, terkait pembangunan pabrik ini, koperasi petani bisa mengajukan dana ke Badan Pengelola Dana Pembangunan Kelapa Sawit atau BPDPKS.

https://money.kompas.com/read/2020/09/25/051900826/jambi-kekurangan-pabrik-pengolahan-sawit-apa-dampaknya-ke-petani-

Terkini Lainnya

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Kinerja Pegawai Bea Cukai 'Dirujak' Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Kinerja Pegawai Bea Cukai "Dirujak" Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Whats New
Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Whats New
Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke