Gara-gara "Burden Sharing", BI Bakal Defisit Rp 21 Triliun Tahun Depan

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksi, bank sentral bakal mencatat defisit hingga Rp 21 triliun pada 2021 karena keterlibatannya dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Kami laporkan di mana memang dari prognosa sampai Agustus tadi, tahun depan BI akan mengalami defisit Rp 21 triliun dari surplus tahun ini yang relatif besar," kata Perry dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/9/2020).

Adapun dalam program pemulihan ekonomi, ada 2 skema burden sharing yang disepakati antara BI dengan Kemenkeu. Skema burden sharing I, yakni yang diputuskan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) I tanggal 16 April 2020, akan diperpanjang hingga 2022 mendatang.

Sementara SKB II tanggal 7 Juli 2020, berencana diakhiri tahun ini. Namun tak menutup kemungkinan akan diperpanjang bila realisasi pendanaan public goods belum mencapai target yang ditetapkan, yakni Rp 397,56 triliun.

Semua rencana itu, kata Perry, tengah dipertimbangkan secara lebih detil dengan memantau semua indikator, seperti dampaknya terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi ekonomi domestik maupun global.

"Kalau inflasi naik bagaimana? Ada skenario kedua ketiga yang kami pikirkan. Itu untuk tahun depan. Apakah menggeser kelebihan likudiitas di perbankan ke APBN? Skenario seperti itu dipikirkan, memantau perkembangannya," ujar Perry.

Sebagai informasi, BI telah membeli Surat Berharga Negara jangka panjang di pasar perdana Rp 234,65 triliun.

Secara rinci, realisasi pembelian SBN melalui mekanisme pasar sesuai SKB I tanggal 16 April sebesar Rp 51,17 triliun. Pembelian ini melalui skema lelang utama, Greenshoe Option (GSO) Rp 11,77 triliun, dan Private Placement Rp 3,68 triliun.

Sementara dalam SKB II, SBN yang telah dibeli sebesar Rp 183,48 triliun melalui Private Placement. Berdasarkan skema burden sharing II, pemerintah dan BI telah sepakat membiayai public goods Rp 397,56 triliun.

BI juga menyepakati pembiayaan untuk non-public goods UMKM Rp 177,03 triliun. Hingga 17 September lalu, realisasi pembagian beban dengan pemerintah untuk non-public goods terkait UMKM telah mencapai Rp44,38 triliun.