Kalah dengan Malaysia, Kadin Berharap Standar Halal Indonesia Bisa Diakui Dunia

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani mengatakan, padahal Indonesia merupakan negara muslim terbesar dengan 232,5 juta atau 87 persen total penduduknya muslim.

Menurut dia, harus segera dibenahi karena Indonesia mempunyai misi untuk menjadi produsen produk halal utama dunia.

"Ini yang jadi suatu catatan, bagaimana standar halal indonesia dapat diterima di tingkat global. Kita ketahui salah satunya Jepang memakai standar halal dari Malaysia," kata Rosan dalam Webinar Strategi Nasional "Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia" secara virtual, Sabtu (24/10/2020).

Rosan menuturkan, bila standarisasi halal Indonesia sudah diakui dunia, dampaknya akan memberikan nilai tambah terhadap produk halal RI.

Berdasarkan peringkat Global Islamic Economic Indicator 2019, Indonesia memang masih berada di peringkat 10 sebagai produsen produk halal dunia.

Tak heran Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengecap Indonesia sebagai "tukang stempel" produk halal, karena lebih dari 50 lembaga sertifikasi halal dunia memperoleh pengakuan dari Indonesia.

"Nah ini yang harus kita lakukan, kita dorong dan perbaiki agar standarisasi halal ini bisa diterima di seluruh dunia. Dan akan memberikan poin yang tinggi untuk produk-produk kita, dan kepastian nilai tambah untuk barang kita," papar Rosan.

Lebih lanjut dia menyambut baik rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menggratiskan sertifikasi produk halal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dukungan tersebut merupakan salah satu cara agar produk halal indonesia bisa berkembang hingga ke kancah global. Bukan tak mungkin, RI akan lebih cepat menjadi produsen produk halal dunia bila dukungan dari pemerintah dan stakeholder terkait lebih kuat.

Belum lagi adanya kepastian bahwa proses penerbitan sertifikasi halal lebih cepat. Keputusan kehalalan produk paling lama hanya 3 hari kerja, setelah MUI menerima hasil pemeriksaan dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Nantinya sertifikasi halal ini akan diterbitkan oleh BPJPH paling lambat 1 hari kerja sejak fatwa kehalalan produk.

"Hal ini memang satu langkah positif yang kita harapkan 3 bulan ke depan bisa berjalan baik dan tepat," pungkas Rosan.