Menaker: Inti Surat Edaran agar Gubernur Tidak Turunkan UMP

Menurut Ida, SE upah minimum tersebut hanya sebagai pedoman atau petunjuk bagi para kepala daerah. Selanjutnya, mengenai upah minimum provinsi menjadi keputusan para gubernur. Namun, dia menegaskan bahwa SE tersebut memang bertujuan agar Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak lebih rendah dari tahun ini.

"Inti dari surat edaran itu adalah menekankan agar gubernur untuk tidak menurunkan upah minimum provinsi. Kami berharap para gubernur untuk tidak menurunkan upah di bawah upah minimum tahun 2020," katanya melalui tayangan Youtube Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (5/11/2020).

Terkait adanya lima gubernur yang menetapkan menaikkan UMP tahun depan, Ida percaya keputusan tersebut sudah melalui banyak pertimbangan. Adapun lima daerah yang UMP tahun 2021 naik antara lain DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

"Saya percaya bahwa para gubernur ketika menaikkan upah minimum provinsi tersebut sudah mempertimbangkan dengan bijak bagaimana kondisi keberlangsungan usaha di masing-masing daerahnya. Saya percaya para gubernur mendengarkan stakeholder ketenagakerjaan," ujar dia.

Ia menjelaskan, tujuan Kemnaker membuat SE upah minimum provinsi tahun 2021 sama dengan upah minimum provinsi tahun 2020, agar perusahaan mempertimbangkan perlindungan upah bagi para pekerja di tengah pandemi Covid-19.

"Di samping itu juga, surat edaran itu dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan usaha di saat pandemi semacam ini," ujarnya.

Sebelumnya, pada 26 Oktober 2020, Menaker menerbitkan Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Di dalam SE tersebut telah ditetapkan bahwa UMP 2021 sama dengan tahun 2020. Ida menambahkan, penetapan upah minimum 2021 telah melalui pembahasan yang panjang dengan melibatkan pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, serta Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

"Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan itu telah melalui diskusi panjang bersama dengan stakeholder ketenagakerjaan dalam forum Dewan Pengupahan Nasional. Dari diskusi yang panjang itu akhirnya keluarlah surat edaran itu," ucapnya.