Ombudsman: Penanganan Covid-19 Tak Jelas Siapa “Komandannya”, Semua Bertolak Belakang

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie mempertanyakan soal siapa sebenarnya “komandan” yang ditunjuk pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

Sebab, dia menilai masing-masing menteri mengeluarkan kebijakan yang kerap berseberangan.

“Penanganan Covid-19 ini pemerintah tak jelas, komandannya siapa sih, apakah Pak Doni atau Pak Luhut atau Pak Erick atau Pak Airlangga? Semua bikin kebijakan sendiri-sendiri yang bertolak belakang,” ujar Alvin dalam diskusi virtual, Senin (21/12/2020).

Selain permasalahan tersebut, Alvin juga menyoroti kebijakan yang diambil pemerintah.

Misalnya, dalam pemberian insentif transportasi udara dengan menanggung pajak bandara.

Kebijakan itu diambil dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi pesawat.

Namun, di sisi lain pemerintah juga membatasi pergerakan masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru 2021 ini dengan mewajibkan penumpang pesawat melakukan swab PCR atau rapid antigen.

“Ketika orang mulai berpergian, kemudian di-stop, ini stop, go, stop, go, enggak jelas jadinya bagaimana,” kata  Alvin.

Menurut dia, kebijakan yang tak konsisten akan berdampak bagi masyarakat dan pihak swasta.

“Seperti di Bali, setelah mulai balik, (karyawan) yang dirumahkan mulai kerja lagi, tiba-tiba stop lagi. Ini nasib manusia, saya khawatir arah kebijakan, saya rangkum arah kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid ke mana, apa yang diarahkan, kesehatan publik atau ekonominya. Karena tak jelas kadang ekonomi, kadang pada public health, akhirnya keduanya enggak dapet,” ungkap Alvin.