Hanya Terserap Rp 579,8 Triliun, Realisasi PEN Masih Kurang Rp 115,42 Triliun

Angka tersebut setara dengan 83,39 persen dari total anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 695,2 triliun.

Dengan demikian, serapan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan PEN hingga tutup akhir tahun masih kurang Rp 115,42 triliun.

"Proses pemulihan ekonomi bergantung banyak hal, Covid-19, vaksin, dan bagaimana bisa merumuskan kebijakan pemulihan masyarakat dan ekonomi kita. Dalam penanganan Covid-19 dan PEN pemerintah pun membagi dalam enam kebijakan," jelas Sri Mulyani ketika mengisi sebuah webinar, Senin (4/1/2021).

Dalam materi paparan Sri Mulyani dijelaskan, untuk anggaran kesehatan dari pagu yang ditetapkan Rp 99,5 triliun, realisasinya hingga akhir tahun mencapai Rp 63,51 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk insentif tenaga kesehatan, biaya klaim perawatan, pengadaan alat pelindung diri (APD), pengadaan alat kesehatan/sarana prasarana, serta penegakan PSBB dan protokol kesehatan.

Untuk anggaran perlindungan sosial, dari pagu Rp 230,21 triliun, realisasi hingga 31 Desember 2020 mencapai Rp 220,39 triliun.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, program perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah berhasil menekan laju angka kemiskinan menjadi 8,99 persen. Sebab bila program perlindungan sosial tidak diberlakukan, maka angka kemiskinan bisa menjadi 10,96 persen akibat pandemi Covid-19.

Sementara untuk anggaran sektoran Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah realisasinya sebesar Rp 66,59 triliun dari pagu anggaran yang sebesar Rp 67,86 triliun.

Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk memberi hibah kepada 101 pemda untuk pemulihan sektor pariwisata.

Selain itu juga untuk menjalankan program padat karya K/L yang telah menyerap 2,25 juta tenaga kerja. Adapun melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik telah menyerap 1,39 juta tenaga kerja.

Untuk dukungan UMKM, realisasinya sebesar Rp 112,44 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 116,31 triliun. Anggaran pembiayaan koerporasi terealisasi keseluruhan, yakni sebesar Rp 60,73 triliun dan anggaran insentif usaha hanya terealisasi kurang dari separuh, yakni Rp 56,12 triliun dari keseluruhan total anggaran yang sebesar Rp 120,61 triliun.

"Insentif usaha perpajakan kita berikan berbagai hal yang kita lakukan untuk membuat masyarakat kita bisa bertahan atau mampu bertahan karena Covid-19 memberikan dampak sosial ekonomi sangat luar biasa," jelas Sri Mulyani.