Risiko Usaha Ternak Tinggi, Peternak di Mojokerto Diimbau Ikut Asuransi

KOMPAS.com – Kepala Bidang (Kabid) Peternakan Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Mojokerto Harini mengajak para peternak untuk mengasuransikan hewan ternak melalui Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

“AUTS/K menjamin risiko ketidakpastian mitigasi yang disebabkan kematian hewan ternak, kecelakaan, kehilangan atau kecurian, bencana alam, wabah penyakit, serta fluktuasi harga,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (21/1/2021).

Menurutnya, kasus kematian hewan ternak yang dibiarkan terus-menerus dapat mengganggu sistem usaha budi daya dan produksi ternak. Kondisi ini tentu akan menimbulkan kerugian yang besar bagi usaha para peternak.

“AUTS/K mempertahankan populasi ternak sapi sehingga yang dibidik pemerintah adalah sapi betina produktif usia di atas satu tahun,” katanya.

Adapun keuntungan utama AUTS/K, kata Harini, terletak pada nominal premi yang rendah. Dengan demikian, peternak dapat memindahkan ketidakpastian risiko kerugian yang nilainya lebih besar.

Selain itu, Harini menerangkan, AUTS/K memberi jaminan perlindungan dari risiko kematian dan kehilangan sapi. Hal ini penting untuk meningkatkan kredibilitas peserta asuransi terhadap akses pembiayaan (perbankan).

“Jumlah premi AUTS/K sebesar dua persen dari nilai klaim Rp 10 juta dan satu ekor sapi, yakni Rp 200 per tahun. Premi (subsidi) dari pemerintah itu 80 persen atau Rp 160.000 per tahun. Peternak cukup membayar sisanya, yakni Rp 40.000,” paparnya.

Kriteria peserta AUTS/K

Harini menuturkan, untuk bisa mengikut AUTS/K, peserta harus merupakan peternak sapi perorangan, koperasi, ataupun perusahaan yang memiliki maksimal 15 ekor sapi betina produktif dengan usia minimal satu tahun.

“Persyaratan lainnya, peternak harus memiliki surat kesehatan hewan ternak sapi yang dilengkapi microchip atau nomor ear tag atau tanda identitas di telinga,” ungkapnya.

Selain memberi kompensasi atas kehilangan dan pencurian hewan ternak, sambung Harini, AUTS/K juga memberikan klaim mati karena melahirkan.

“Risiko dapat diklaim jika hewan ternak mati karena melahirkan akibat wabah anthrax, septicemia, epizootica, johne’s disease, tuberculosis, anaplasmosis, leucosis, dan lainnya,” ujar Harini.

Terkait dengan proses klaim, Harini menjelaskan, peserta hanya cukup melaporkan kematian hewan ternak ke petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) di setiap kecamatan melalui WhatsApp atau secara on call.

Nantinya, petugas PPL dan tim paramedis akan datang memeriksa untuk memastikan penyebab kematian hewan ternak. Setelah itu, petugas akan memberikan visum dilengkapi ear tag sesuai kriteria yang diperoleh.

“Petugas akan menyampaikan laporan melalui grup yang akan diteruskan oleh bidang peternakan ke aplikasi Jasindo. Jika laporan sudah masuk dan diproses, pengiriman hard copy diestimasi sekitar satu bulan,” paparnya.

Lebih lanjut, Harini menuturkan, di Kabupaten Mojokerto, Jasindo sudah membayarkan klaim AUTS/K kepada para peternak sejumlah Rp 174 juta.

“Mayoritas klaim adalah hewan ternak sapi potong paksa. Nilai klaim satu ekor sapi akibat penyakit adalah Rp 10 juta, potong paksa Rp 5 juta, dan kehilangan Rp 7,5 juta,” tuturnya.

Di samping itu, Diperta Kabupaten Mojokerto telah berhasil melampaui target pemerintah pusat untuk menjaring peserta AUTS/K pada 2020.

“Target kami maksimal 400 ekor sapi. Saat ini telah ada 572 peserta yang artinya ada kenaikan 172 ekor sapi,” bebernya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, AUTS/K dimaksudkan untuk melindungi peternak dari kerugian akibat kematian ternak.

“Tujuannya adalah mengamankan indukan yang selama ini produktif. Terlebih selepas adanya peraturan pemerintah yang melarang pemotongan betina produktif,” kata Syahrul.

Sementar itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy meminta pemerintah daerah (pemda) setempat mendorong peternak sapi agar mengikuti AUTS/K.

Bila perlu, kata Sarwo, peternak mendapatkan asuransi ternak melalui anggaran pengeluaran belanja daerah (APBD).

“Banyak keuntungan yang bisa diperoleh. Contohnya bila ada hewan ternak mati atau hilang karena tindakan kriminal seperti pencurian, peternak akan menerima klaim uang pertanggungan (UP) Rp 10 juta per ekor,” papar Sarwo.

Lebih jauh, Sarwo menyebut, ajakan pemda ini mendapatkan respons positif dari para peternak. Untuk itu, ia berharap target tahun ini bisa tercapai dengan maksimal.

“Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem, sehingga peternak dan petani bisa lebih mudah mengikuti program asuransi,” ujarnya.