RNI Siapkan Stok Daging Sapi dan Kerbau untuk Stabilisasi Harga

Untuk memastikan ketersediaan dan pemerataan distribusi, RNI menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti Kementerian Perdagangan, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI, PT Berdikari (Persero), Aosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), BUMD Jakarta yang bergerak dalam bidang pangan, PD Pasar Jaya, dan PD Dharma Jaya.

“Saat ini kami sedang mempersiapkan stok daging sapi dan kerbau untuk disalurkan ke pasar-pasar tradisional guna memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Direktur Utama RNI Arief Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/1/2021).

Arief mengatakan, stok daging yang dipersiapkan diperoleh dari berbagai sumber potensial. Sebelumnya, RNI telah melakukan kunjungan untuk penjajakan kerja sama dengan perusahaan yang memiliki stok daging sapi/kerbau yang siap digelontorkan ke pasar.

“Upaya memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga daging tidak dapat tercapai tanpa kerja sama yang solid antar para pemangku kepentingan. Terutama para pelaku usaha dari mulai BUMN, BUMD, dan swasta,” kata dia.

Arief berharap, dengan terjaganya pasokan maka lonjakan harga komoditas daging dapat ditekan, sehingga masyarakat bisa meperoleh kebutuhan daging berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Bagi Arief, sebagai induk Holding BUMN kluster pangan akan konsisten mendukung terwujudnya program ketahanan pangan yang diusung pemerintah. Seperti, memastikan ketersediaan, stabilitas harga, serta peningkatan kualitas dan keberlanjutan produk pangan.

Sebelumnya, pedagang daging sapi di wilayah Jabodetabek sepakat untuk mogok berjualan selama tiga hari, terhitung mulai Rabu (20/1/2021) hari ini hingga Jumat (22/1/2021) mendatang.

Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) DKI Jakarta Tb Mufti Bangkit mengatakan, aksi mogok berjualan itu dilakukan sebagai bentuk protes atas melonjaknya harga daging sapi di rumah pemotongan hewan.

Mukti menjelaskan, harga per kilogram daging sapi yang belum dipisah antara tulang dan kulitnya adalah Rp 95.000. Harga tersebut dinilai terlalu tinggi untuk dijual kembali ke pasar.

"Ditambah cost produksi, ekspedisi total sudah Rp 120.000-lah. Sedangkan harga eceran tertinggi ditetapkan pemerintah Rp 120.000. Belum karyawan, belum pelaku pemotong sendiri kan harus (memberi uang) anak istri di rumah," kata Mufti melalui telepon, Selasa (19/1/2021).