Inclusive Closed Loop, Skema Alternatif untuk Tingkatkan Komoditas Pangan

KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum (Waketum) Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin) Indonesia Bidang Agribisnis, Pangan, dan Kehutanan Franky O Widjaja mengatakan, Indonesia perlu menerapkan skema inclusive closed loop untuk meningkatkan komoditas pangan secara berkelanjutan.

“Dengan inclusive closed loop, pemerintah turut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani dan mengurangi pelepasan emisi,” kata Franky dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin(1/2/2021).

Franky menjelaskan skema tersebut terdiri dari praktek pertanian, penyediaan akses bibit dan pupuk unggul, dukungan pendanaan, dan pendidikan literasi keuangan.

“Tidak lupa harus dibarengi dengan dukungan teknologi tepat guna dan jaminan pembelian (offtaker) oleh perusahaan yang memberikan pendampingan,” imbuhnya.

Hal tersebut disampaikan Franky dalam webinar bertajuk Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021 yang diselenggarakan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia (UI) pada Rabu (27/1/2021).

Turut hadir dalam webinar, Ketua MWA UI Saleh Husin, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, serta Rektor UI Ari Kuncoro.

Franky melanjutkan, dengan memberikan skema inclusive closed loop, maka ekosistem sektor pangan dapat dijadikan sebagai model bisnis produk unggulan lain.

“Dukungan kebijakan dan insentif dari pemerintah berpotensi mendatangkan rantai pasok yang kokoh, sehingga akan muncul banyak food estate dengan pengelolaan yang berdasarkan koperasi,” jelasnya.

Menurut dia, pengelolaan berbasis koperasi penting untuk mewujudkan rencana satu triliun dollar Amerika Serikat (AS) bagi perekonomian Indonesia.

Untuk mewujudkan itu, Franky menjelaskan, perusahaan di bawah Kadin menggandeng pemerintah, lembaga riset dan pendidikan, serta para petani.

“Sejak 2010, Kadin rutin menyelenggarakan Jakarta Food Security Summit (JFSS) dua tahun sekali. Terakhir pada November 2020, kami memberikan pendampingan bagi satu juta petani.Target terbaru dari Presiden Joko Widodo, yatu 2 juta petani pada 2023,” ungkapnya.

Selain itu, meningkatnya jumlah kemiskinan akibat pandemi Covid-19, kata Franky, menjadi acuan bagi Kadin untuk menyelenggarakan Public Private Partnership (PPP) bersama pemerintah.

“Sudah mempelajari modul pengentasan kemiskinan yang didasarkan pada Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Indonesia memiliki kesamaan demografi dengan tiga negara tersebut,” paparnya.

Berbekal pembelajaran modul ini, Kadin akan membuat pusat pelatihan di Jakarta dan sekitarnya, dengan menghadirkan para pelatih dari tiga negara yang disebut.

Untuk itu, ia berharap para gubernur dan bupati dapat menugaskan tenaga penyuluh guna mempelajari modul tersebut. Hal ini berguna agar masing-masing daerah dapat merancang program pelatihan yang sesuai.

“Modul yang dirasa cocok, penerapannya dilakukan bekerja sama dengan perusahaan di sana. Caranya lewat implementasi program dalam radius tiga kilometer (km) dari wilayah operasi,” kata Franky.

Menurutnya, perusahaan yang terlibat perlu mendedikasikan hingga dua persen dari keuntungan mereka untuk mendukung program tersebut.

“Sementara itu, pemerintah memberikan relaksasi melalui insentif perpajakan bagi perusahaan tersebut, yang penempatannya diaudit secara terbuka,” sambungnya.

Perekonomian Indonesia bisa peringkat ke-7 dunia

Sebagai informasi, Riset International Monetary Fund dan McKinsey and PricewaterhouseCoopers (PwC) menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia bisa saja menduduki peringkat ke-7 dunia pada 2030 mendatang.

Franky menyatakan bahwa riset bukanlah mengada-ada. Ia mencontohkan keberhasilan Public Private Partnership (PPP) sektor agribisnis yang mampu membina satu juta petani pada 2020.

Capaian itu kemudian membuahkan optimisme akan muncul satu triliun dollar untuk Indonesia di masa mendatang.

Selain sektor agribisnis, pangan, dan pengolahannya, Franky berpendapat, sektor lain diharapkan segera bangkit dan berkontribusi satu triliun dollar AS.

“Contohnya ndustri pariwisata dan ekonomi kreatif, industri mineral dan produk turunan, industri minyak dan gas (migas) dan energi baru terbarukan, industri jasa keuangan dan asuransi, industri jasa kesehatan dan farmasi, serta industri teknologi informasi, komunikasi, dan digital,” katanya.

Lebih lanjut, Franky mengapresiasi langkah pemerintah yang tetap tegas mengizinkan sektor industri bekerja di saat pandemi dengan berbagai peraturan pembatasan dan protokol kesehatan (prokes).

“Sektor pangan dan industri mempekerjakan lebih dari 55 juta orang dari keseluruhan 128 juta pekerja di negeri ini mampu terus bertumbuh dan berkontribusi terhadap perolehan GDP,” tutur Franky.

Franky menilai langkah pemerintah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia yang sempat macet beberapa saat.

“Pandemi Covid-19 ibarat dua sisi koin yang berbeda. Di satu sisi, hampir seluruh sektor industri mengalami perlambatan, namun pada sisi yang lain, sektor pertanian justru tumbuh di atas dua persen,” katanya.