Kata Ekonom Indef soal Penyebab Banjirnya Barang China di E-commerce Indonesia

Baru-baru ini pun media sosial Twitter dihebohkan dengan adanya penjualan produk dari China yang dijual oleh seller Mr Hu melalui platform Shopee.

Hal ini pun tentu akan meresahkan para UMKM, sebab produk-produk UMKM akan kalah saing dengan produk impor tersebut.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira membeberkan, ada beberapa faktor yang membuat barang impor China naik tajam.

"Pertama adalah keberadaan e-commerce, di mana perusahaan e-commerce di Indonesia sebagian besar terafiliasi dengan grup perusahaan yang ada di China," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/2/2021).

Menurut dia, memang strategi dari pebisnis China untuk mengakuisisi e-commerce di Indonesia, bisa dijadikan channel distribusi produk asal China. Lalu, grup yang membeli saham e-commerce Indonesia pun melakukan aksi promo dan diskon, bahkan berani memberikan gratis ongkos kirim dan sering menggelar event diskon hingga 90 persen.

"Misalnya lewat kampanye 12.12, itu kan promonya ada yang sampai 90 persen. Wajar apabila produk made in China cukup dominan di platform e-commerce," ucapnya.

Lalu yang menjadi penyebab berikutnya adalah terkait jaringan logistik yang memberikan efisiensi pengiriman produk dari China secara wholesale. Produknya akan disortir di gudang China, kemudian dikirim secara bulk atau melalui kontainer yang sama, sehingga akan menekan ongkos kirim.

Banjirnya barang China tersebut menurut Bhima, akan memukul produsen lokal. Hal ini pun akan membuat para pemain lokal akan kalah bersaing dan akhirnya harus gulung tikar.

"Sekarang anak muda juga makin malas memproduksi barang karena tidak ada insentifnya. Maka Indonesia akan jadi negara distributor saja, jadi trader," tegas dia.

Selain itu sebut Bhima, dengan makin banyaknya importir bisa mempengaruhi kualitas tenaga kerja di Indonesia. Begitupun dari sisi stabilitas rupiah yang juga akan berpengaruh.

"Mengapa berpengaruh? Karena semakin banyak impor barang konsumsi di e-commerce maka semakin jebol rupiah dalam jangka panjang karena harus keluarkan valas lebih banyak," jelasnya.

Dia mengaku, pihaknya sudah lama mengingatkan pemerintah agar porsi impor barang di platform e-commerce bisa diatur. Misalnya dengan mengeluarkan regulasi maksimal 30 persen barang impor by country origin di e-commerce.

Hanya saja, kata dia, hingga saat ini belum pernah ada regulasi yang tegas.

"Padahal jelas, di satu sisi pemerintah dorong UMKM masuk platform digital, sementara persaingan dengan barang impornya diliberalkan dan ini akhirnya timpang. Cepat atau lambat barang impor yang sudah dominan di platform e-commerce akan makin diberi ruang," jelas Bhima.