Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

Menurutnya, sejak 1931 itu sudah ada izin pembangunan pabrik minuman beralkohol yang terus berlanjut sampai saat ini. Total kini sudah ada 109 izin yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan industri miras yang tersebar di 13 provinsi.

"Sebenarnya sejak tahun 1931 di negara kita sebelum merdeka, sudah ada izin untuk pembangunan (industri) minuman alkohol ini dan terus berlanjut, baik di zaman sebelum dan setelah merdeka. Pada orde lama, orde baru, dan reformasi, dalam pemerintahan berganti-ganti sampai dengan sekarang," ungkap Bahlil dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/3/2021).

Ia menjelaskan, izin investasi miras yang sempat tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, mencakup tata cara investasi di industri tersebut.

Bahlil mengatakan, aturan itu dimaksudkan untuk mengatur tata kelola industri miras menjadi lebih baik, sehingga nilai ekonomis yang diraup bisa optimal dan merambah pasar ekpor.

Dia menjelaskan, terdapat beberapa daerah di Indonesia yang masyarakatnya tak asing dengan minuman beralkohol, bahkan menjadikannya sebagai kearifan lokal.

Namun karena terbentur dengan aturan bahwa industri miras masuk dalam bidang usaha tertutup untuk penanaman modal, sehingga potensinya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah tersebut.

Ia mencontohkan, seperti pada Provinsi Bali yang sebagain besar masyarakatnya akrab dengan minuman beralkohol dan memproduksi arak lokal secara kecil-kecilan. Kendati memiliki arak lokal berkualitas ekspor, masyarakat Bali dinilai tak bisa menikmati nilai ekonomis dari produk tersebut.

"Itu akan ekonomis jika dibangun berbentuk industri, tapi jika dibangun sedikit-sedikit (kecil-kecilan), apalagi dilarang maka enggak ada nilai ekonomis," kata dia.

Kendati demikian, dengan mempertimbangkan pemikiran dari para tokoh agama, masyarakat, dan pemuda, maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mencabut lampiran yang mengatur investasi di industri miras pada Perpres 10/2021.

Ia mengatakan, hal terpenting adalah kini pemerintah telah mencabut aturan tersebut, yang dengan kebijakan tersebut sekaligus mengakhiri polemik mengenai pembukakan investasi di industri miras.

"Jadi maksud saya sampaikan ini ke seluruh masyarakat Indonesia, bahwa perizinan ini sudah terjadi sejak pemerintahan pertama hingga terakhir. Namun ini tidak untuk kita menyalahkan antara satu dengan yang lain," kata Bahlil.

https://money.kompas.com/read/2021/03/02/193000826/bkpm-izin-pembangunan-industri-miras-sudah-ada-sejak-1931

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sengkarut Asuransi Bermasalah Bikin Presiden Jokowi 'Gerah', Bagaimana Penanganannya hingga Saat Ini?

Sengkarut Asuransi Bermasalah Bikin Presiden Jokowi "Gerah", Bagaimana Penanganannya hingga Saat Ini?

Whats New
[POPULER MONEY] Beli Minyakita Maksimal 10 Liter, Harus Pakai KTP | Uji Coba Beli Elpiji 3 Kg Pakai KTP akan Diperluas

[POPULER MONEY] Beli Minyakita Maksimal 10 Liter, Harus Pakai KTP | Uji Coba Beli Elpiji 3 Kg Pakai KTP akan Diperluas

Whats New
Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Earn Smart
Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Spend Smart
Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Whats New
Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Rilis
Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Whats New
Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi 'Food Grade' di Jombang

Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi "Food Grade" di Jombang

Whats New
BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

Whats New
Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Whats New
Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Whats New
Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Whats New
BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Whats New
BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+