Mengingat Lagi Janji Jokowi Tolak Impor Beras Saat Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana melakukan impor beras di tahun ini. Jika direalisasikan, beras impor akan digunakan sebagai stok cadangan beras pemerintah.

Rencana impor beras ini sendiri dinilai banyak kalangan sebagai pelanggaran janji-janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat momen Pilpres. Saat itu, Jokowi beralasan, impor beras sangat menyengsarakan petani.

Namun, selama masa dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah sudah mengimpor beras dalam beberapa tahap.

Saat masih calon presiden di 2014, Jokowi dengan tegas berjanji akan menghentikan kebijakan impor pangan jika ia terpilih menjadi presiden 2014 bersama wakilnya, M Jusuf Kalla.

Menurut Jokowi, Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah dengan tanah yang subur ini seharusnya jadi negara pengekspor.

"Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok," kata Jokowi di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, seperti diberitakan Kompas.com pada 2 Juli 2014.

Menurut Jokowi, pemerintah harus menghentikan impor untuk memicu agar para petani lebih semangat melakukan produksi. Bukan sebaliknya, melakukan impor beras yang akan membuat petani lokal tak bersemangat.

"Bayangkan, kita jerih payah produksi, eh ada impor. Kejadian itu yang membuat kita malas berproduksi. Oleh sebab itu, petani harus dimuliakan," ucap dia.

Jokowi heran RI impor beras

Jokowi juga mengaku merasa heran dengan kenyataan yang terjadi. Jokowi saat itu mempertanyakan alasan Indonesia harus melakukan impor.

Ia yang saat itu berstatus Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini menduga adanya mafia daging, mafia beras, hingga mafia minyak yang membuat pemerintah harus melakukan impor.

"Saya enggak ngerti sebabnya. Ada yang tahu sebabnya apa?" tanya Jokowi.

"Bocor, bocor," jawab warga Cianjur kompak kala itu. Bocor sendiri merujuk pada istilah yang kerap dilontarkan Prabowo Subianto yang saat itu menjadi kandidat pesaing Jokowi dan saat ini menjadi Menteri Pertahanan (Menhan). 

Menurut Jokowi, jika pemerintah memiliki niat, maka langkah untuk menghentikan impor bisa terlaksana. Ia pun kembali menegaskan, jika terpilih untuk memimpin bangsa Indonesia bersama Jusuf Kalla, ia akan menghentikan kebijakan impor.

Realisasi di periode pertama

Pada tahun 2018 silam, pemerintahan Presiden Jokowi juga memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 1,8 juta ton. Impor dilakukan dalam beberapa tahap.

Persetujuan impor tahap I dan II telah keluar pada Februari dan Mei 2018. Impor dilakukan karena harga beras dikhawatirkan melonjak.

Saat itu Menteri Perdagangan dijabat oleh Enggartiato Lukita, Menko Ekonomi Darmin Nasution, sementara Menteri Pertanian yakni Amran Sulaiman.

Impor beras bahkan sempat jadi polemik nasional. Ini karena impor beras dilakukan saat Kementan mengeklaim data produksi beras nasional dianggap masih surplus. 

Penjelasan Mentan

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan, kebijakan impor beras 1 juta ton baru bersifat wacana. Hingga saat ini, belum ada realisasi dari kebijakan impor beras.

Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI. Saat itu, Syahrul didesak untuk menyetujui atau menolak keputusan dari impor beras tahun ini.

"Secara jujur ingin saya katakan kepada forum ini bahwa rencana impor itu baru dalam wacana, dan saya sama sekali belum pernah melihat ada sebuah keputusan yang pasti terhadap itu," ujar Syahrul dalam rapat, Kamis (18/3/2021).

Namun, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyanggah dengan mengatakan bahwa pemerintah bakal melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk impor beras pada pekan depan.

"Akhir bulan ini akan diadakan MoU antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Thailand," kata dia.

Diketahui, berdasarkan pemberitaan Bangkok Post, pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand akan meneken MoU jual-beli beras Thailand sebanyak 1 juta ton pada akhir Maret 2021.

Ini merupakan kesepakatan antar-pemerintah (G2G). Terkait hal tersebut, Syahrul mengatakan dirinya tak tahu-menahu.

Menurut dia, Kementan tak punya kedudukan hukum atau legal standing untuk menolak rencana tersebut. Sebab, penugasan impor bukan kepada Kementan.

Ia menegaskan, Kementan bertugas untuk memastikan stok pangan terjaga, termasuk beras, di sepanjang tahun ini khususnya pada masa bulan puasa dan Lebaran.

Berdasarkan progonosa Kementan, stok beras hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton, didorong hasil panen raya sepanjang Maret-April.

Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,33 juta ton. Artinya, neraca beras hingga akhir Mei akan surplus sebesar 12,56 juta ton.

Meski demikian, Syahrul menyatakan pihaknya tak bisa mengambil sikap secara tegas menolak atau menyetujui impor beras.

Ia hanya memastikan, bahwa penyerapan gabah petani harus diutamakan untuk mencukupi kebutuhan beras nasional.

"Upaya penyerapan gabah, saya lebih cenderung itu yang didahulukan, yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah. Barulah selanjutnya sekiranya tidak dilakukan impor pada saat-saat kita panen raya," kata dia.

"Jadi kalau penindakan langsung Kementan, penolakan dan lain-lain, saya tidak ada legal standing, saya minta maaf," imbuh Syahrul.

Dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi IV DPR RI menyatakan menolak rencana pemerintah untuk importasi beras sebanyak 1 juta ton, baik pada saat panen raya maupun saat stok beras dalam negeri melimpah.