Defisit APBN Capai Rp 63,6 Triliun di Februari 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan pada bulan Februari 2021 defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 63,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, defisit tersebut tumbuh 2,8 persen dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 61,8 triliun.

"Sampai dengan akhir Februari defisit Rp 63,6 triliun, ini kalau dibandingkan tahun lalu Rp 61,8 triliunitu terjadi kenaikan 2,8 persen," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa secara virtual, Selasa (23/3/2021).

Nilai dari defisit tersebut setara dengan 6,3 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN yang mencapai Rp 1.006,3 triliun atau 5,7 persen dari PDB.

Sri Mulyani pun mengungkapkan, defisit terjadi lantaran penerimaan negara yang lebuh rendah dibandingkan dengan belanja negara.

Pendapatan Negara

Untuk pendapatan negara, hingga akhir Februari, mencapai Rp 219,2 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 12,6 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 1.743,6 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, di bulan Februari ini pendapatan negara sudah menunjukkan tren positif lantaran sudah tumbuh 0,7 persen.

Sementara tahun lalu, pendapatan negara sudah tercatat mengalami kontraksi, yakni 0,1 persen.

"Tahun lalu bulan Februari belum terjadi pandemi, pendapatan negara kontraksi 0,1 persen, ini hal yang sangat positif dan kita akan terus jaga dan memperhatikan perkembangan ini secara hati-hati dan terus akan mendukung akselerasi pemulihannya," ujar Sri Mulyani.

Dari sisi penerimaan pajak, ia mengatakan, hingga bulan Februari mencapai Rp 146,1 triliun.

Nilai tersebut mengalami kontraksi 4,8 persen dibandingkan realisasi di periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 153,6 triliun.

"Namun di tahun lalu pada bulan yanag sama kontraksi juga 4,6 persen," ujar Sri Mulyani.

Lebih rinci, penerimaan bea dan cukai tercatat mencapai Rp 35,6 triliun atau tumbuh 42,1 persen.

Realisasi tersebut juga setara dengan 16,6 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 215 triliun.

Sementara untuk penerimaan negara bukan pajak tercatat realisasinya mencapai Rp 37,3 triliun atau tumbuh negatuf 3,7 persen.

Belanja Negara

Realisasi belanja negara hingga Februari 2021 mencapai Rp 282,7 triliun atau tumbuh 1,2 persen bila dibandingkan realisasi di periode yang sama tahun lalu.

Meski demikian, pertumbuhan tersebut lebih rendah bila dibandingkan tahun lalu yang berhasil tumbuh 2,8 persen. Meski realisasi tahun lalu lebih rendah, yakni Rp 279,4 triliun.

Lebih rinci, untuk belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 179,7 triliun atau tumbuh 11,1 persen.

Tahun lalu, realisasi belanja pusat mencapai Rp 161,7 triliun hingga akhir Februari.

"Di mana belanja Kementerian/Lembaga (K/L) memang meningkat cukup tinggi yakni Rp 97 triliun dari Rp 83,8 triliun tahun lalu, naik 15,8 persen," ujar Sri Mulyani.

Adapun untuk belanja non K/L juga mengalami keniakan belanja dari Rp 82,8 trilliun menjadi Rp 77,9 triliun.

Meski demikian, untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mengalami kontraksi 12,4 persen atau realisasinya sebesar Rp 103 triliun.

Sementara tahun lalu, realsiasinya mencapai Rp 117,7 triliun.

"Meski demikian, transfer yang langsung ke masyarakat, dana desa, mengalami kenaikan cukup tinggi, Rp 3,8 trilliun atau 130 persen dibanding tahun lalu yang hanya Rp 1,7 triliun. Ini memang kita ingin mengakselerasi belanja terutama untuk masyarakat di desa sehingga bisa melindungi mereka dari tekanan Covid-19 yang berlangsung," ujar Sri Mulyani.