Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Cegah Korupsi Bansos, Risma Ajak Warga Koreksi Data Mulai Bulan Depan

Koreksi data dinilai bisa mencegah praktik korupsi bantuan sosial (bansos) yang digulirkan Kemensos untuk 40 persen masyarakat termiskin.

"Ke depan, yang kita lakukan adalah bagaimana data ini bisa diberikan secara transparan, siapapun bisa melihat siapa yang menerima bantuan, sehingga koreksi itu bisa dilakukan oleh masyarakat," kata Risma dalam acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi secara daring, Selasa (13/4/2021).

Risma menuturkan, koreksi masyarakat akan melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang saat ini sudah padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kepadanan data dilakukan usai Kemensos menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kementerian Dalam Negeri. Kerja sama ini menbuat bansos yang disalurkan pada Maret-April sudah sesuai dengan NIK.

"Kalau misalnya, ada tetangga tidak layak menerima bantuan, tapi kenapa di situ ada (tertera di DTKS)? Itu bisa dikoreksi, yang mengoreksi adalah masyarakat," sebut Risma.

Tak cukup sampai sana, pihaknya meminta Pemda terus meng-update DTKS setiap bulan. Sebab bagaimanapun, data berubah sangat cepat. Penerima bansos yang pindah rumah hingga meninggal harus terus diperbarui.

"Terus dilakukan updating data tiap bulannya. Itu yang coba kita upayakan, mudah-mudahan pertengahan bulan ini kami bisa membuka data itu, sehingga data itu bisa transparan," sebutnya.


Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menambahkan, perbaikan DTKS sejalan dengan yang dikedepankan KPK dalam hal pemberantasan korupsi, khususnya dalam hal pencegahan.

Sistem yang dibangun oleh Kemensos membuat pelaku korupsi tak lagi memiliki celah dan peluang mencatut uang maupun barang dalam bansos.

"Ada sistem yang dibangun, tidak ada celah. Tidak ada peluang utk melakukan korupsi. Ada teori yang saya baca, korupsi disebabkan oleh lemah, gagal, dan buruknya sistem," sebutnya.

Dia lantas mengungkapkan, KPK selama ini aktif mendampingi Menteri Sosial sebelumnya, Juliari Batubara, dalam menyalurkan bansos ke masyarakat.

Kala itu dia meminta sang menteri untuk menggunakan DTKS yang ada. Namun, harus ada validasi dan penambahan data terbaru masyarakat yang benar-benar terdampak pandemi Covid-19.

Jumlah kemiskinan dan pengangguran memang diprediksi meningkat, terlihat dari PHK besar-besaran saat awal pandemi dan menciptakan orang miskin baru.

"Jadi saya sepakat perbaikan sistem adalah salah satu upaya untuk menghentikan korupsi," pungkasnya.

https://money.kompas.com/read/2021/04/13/122031826/cegah-korupsi-bansos-risma-ajak-warga-koreksi-data-mulai-bulan-depan

Terkini Lainnya

Penurunan Yield Obligasi Tenor 10 Tahun Indonesia Berpotensi Tertahan

Penurunan Yield Obligasi Tenor 10 Tahun Indonesia Berpotensi Tertahan

Whats New
Gaji ke-13 untuk Pensiunan Cair Mulai 3 Juni 2024

Gaji ke-13 untuk Pensiunan Cair Mulai 3 Juni 2024

Whats New
Masuk ke Beberapa Indeks Saham Syariah, Elnusa Terus Tingkatkan Transparansi Kinerja

Masuk ke Beberapa Indeks Saham Syariah, Elnusa Terus Tingkatkan Transparansi Kinerja

Whats New
Pesawat Haji Boeing 747-400 Di-'grounded' Pasca-insiden Terbakar, Garuda Siapkan 2 Armada Pengganti

Pesawat Haji Boeing 747-400 Di-"grounded" Pasca-insiden Terbakar, Garuda Siapkan 2 Armada Pengganti

Whats New
ASDP Terus Tingkatkan Peran Perempuan pada Posisi Tertinggi Manajemen

ASDP Terus Tingkatkan Peran Perempuan pada Posisi Tertinggi Manajemen

Whats New
Jaga Loyalitas Pelanggan, Pemilik Bisnis Online Bisa Pakai Strategi IYU

Jaga Loyalitas Pelanggan, Pemilik Bisnis Online Bisa Pakai Strategi IYU

Whats New
Bulog Targetkan Serap Beras Petani 600.000 Ton hingga Akhir Mei 2024

Bulog Targetkan Serap Beras Petani 600.000 Ton hingga Akhir Mei 2024

Whats New
ShariaCoin Edukasi Keuangan Keluarga dengan Tabungan Emas Syariah

ShariaCoin Edukasi Keuangan Keluarga dengan Tabungan Emas Syariah

Whats New
Insiden Kebakaran Mesin Pesawat Haji Garuda, KNKT Temukan Ada Kebocoran Bahan Bakar

Insiden Kebakaran Mesin Pesawat Haji Garuda, KNKT Temukan Ada Kebocoran Bahan Bakar

Whats New
Kemenperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Kemenperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Whats New
Tingkatkan Akses Air Bersih, Holding BUMN Danareksa Bangun SPAM di Bandung

Tingkatkan Akses Air Bersih, Holding BUMN Danareksa Bangun SPAM di Bandung

Whats New
BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Whats New
Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada 'Pertek' Tak Ada Keluhan yang Masuk

Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada "Pertek" Tak Ada Keluhan yang Masuk

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke