Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Gandeng Pengawas Perbatasan Australia

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya memberantas penangkapan ikan ilegal tak dilaporkan dan tak teregulasi (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing/IUUF) terus dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Teranyar, KKP menggandeng pasukan pengawas perbatasan Australia (Australian Border Force/ABF) dalam pengawasan dan penegakan hukum kepada para penangkap ikan ilegal.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Antam Novambar mengatakan, kedua belah pihak sudah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).

“Penandatanganan MoU antara Ditjen PSDKP dan ABF ini akan semakin memperkuat kerja sama antar kedua lembaga dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum," kata Antam Novambar dalam siaran pers, Kamis (27/5/2021).

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal KKP ini mengungkapkan, kerja sama akan mencakup kegiatan patroli terkoordinasi, pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas, serta kerja sama bilateral dan multilateral lainnya.

“Sebagai salah satu implementasinya, akan dilaksanakan Operation Gannet 5 di wilayah perbatasan Indonesia-Australia untuk beberapa hari ke depan,” jelas Antam.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Suharta menyampaikan, kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam penanganan illegal fishing di wilayah perbatasan telah berjalan sangat baik selama ini.

Kerja sama telah dilaksanakan dalam skema Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF).

“Ini forum kerja sama yang memang secara khusus dibentuk untuk mewadahi kerja sama di bidang pengawasan dengan pihak Australia,” ujar Suharta.

Sebagai informasi, kedua negara berkomitmen memberantas praktek penangkapan ikan ilegal yang berdampak pada kesejahteraan negara.

Pasalnya, ilegal fishing kerap dibarengi dengan perbudakan manusia dan penyelundupan senjata hingga narkoba.

Kedua negara menjalani Indonesia-Australia Joint Declaration on Maritime Cooperation yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tahun 2017.