Kata Antam Terkait Tudingan Impor Emas Rp 47 Triliun

Selain Antam, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga disebut terlibat.

SVP Corporate Secretary Antam Yulan Kustiyan mengatakan, sebagai perusahaan pelat merah, Antam telah memenuhi seluruh ketentuan dalam impor emas sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

"Antam senantiasa berkomitmen mematuhi peraturan yang berlaku dalam setiap lini bisnis Perusahaan, termasuk dalam kegiatan impor emas yang dilakukan perusahaan melalui Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia," ujar Yulan kepada Kompas.com, Selasa (22/6/2021).

Ia menjelaskan, Antam memang melakukan impor emas yakni gold casting bar atau emas hasil tuangan dengan berat 1 kilogram untuk bahan baku produk logam mulia.

Produk tersebut masuk dalam kategori pos tarif (HS Code) 7108.12.10 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017.

Menurut Yulan, perseroan telah memenuhi ketentuan dalam impor produk emas tersebut, termasuk dalam hal kewajiban tarif bea masuk.

"Perusahaan secara transparan telah melaksanakan seluruh kewajiban sebagai importir, termasuk aspek perpajakan, dan senantiasa bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung penerapan tata kelola impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia.

Yulan menjelaskan, emas casting bar yang di impor Antam masuk ke golongan emas non-monetary. Emas ini dalam bentuk bongkah, ingot atau batang tuangan.

Emas tersebut tidak diperjual belikan secara langsung, tapi digunakan sebagai bahan baku yang kemudian di lebur dan di olah kembali menjadi produk hilir emas (minting bar) dengan teknologi certy eye.

Nanti akan menjadi pecahan emas 0,5-100 gram, serta varian lain seperti gift series, emas seri batik dan lain sebagainya yang dibuat di pabrik pengolahan dan pemurnian UBPP Logam Mulia.

"Impor emas casting bar (ingot dalam pecahan 1 kilogram) diperuntukan sebagai bahan baku pembuatan produk emas minted bar yang kemudian dijual kepada pelanggan," jelas Yunan.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengungkapkan, dugaan kasus penggelapan uang bermodus impor emas melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta, Tangerang.

Hal itu diungkapkannya saat rapat bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Senin (14/6/2021) lalu.

Arteria bahkan meminta Kejaksaan Agung memeriksa petinggi Antam, lantaran menduga ada keterlibatan perusahaan ini terkait penggelapan dana dari impor emas.

Ia menyebut ada indikasi manipulasi produk emas dengan mengubah kode HS untuk impor tersebut. Sehingga yang seharusnya dikenakan bea masuk hingga 5 persen tapi menjadi nol persen ketika tiba di Indonesia.

Menurutnya, tindakan penggelapan impor emas itu pun berpotensi merugikan negara sebesar Rp 2,9 triliun.

"Potensi kerugian negaranya Rp 2,9 triliun. Ini bukan uang kecil di saat kita lagi susah, Pak," ujar Arteria.