BI Perpanjang Batas Waktu Pengajuan Bebas Sanksi Penangguhan Ekspor

Semula batas waktu yang berlaku maksimal satu tahun sejak terbitnya PBI No. 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (PBI DHE dan DPI) tanggal 29 November 2019, diperpanjang menjadi hingga akhir Desember 2022.

“Perpanjangan batas waktu dimaksud juga berlaku bagi eksportir yang telah dikenakan SPE setelah 29 November 2019,” ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Selasa (13/7/2021).

Erwin menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku mulai tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2022. Ia juga menyebut sejumlah alasan di balik keluarnya kebijakan tersebut.

“Perpanjangan batas waktu ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi Covid-19 yang sedang menuju pemulihan,” ucapnya.

“Serta untuk menangkap peluang ekspor sejalan dengan peningkatan harga berbagai komoditas ekspor dan kondisi ekonomi negara mitra dagang yang membaik,” sambung Erwin.

Perpanjangan batas waktu pengajuan pembebasan SPE ini melanjutkan berbagai kebijakan yang telah dilakukan BI sebelumnya untuk menciptakan situasi yang kondusif guna mendorong ekspor.

Sebagaimana diketahui, BI juga telah mengeluarkan kebijakan antara lain tidak dikenakannya SPE sejak 31 Maret 2020 sampai dengan akhir Desember 2020.

Kebijakan perpanjangan tersebut diberlakukan untuk pertama, semua eksportir yang telah dikenakan SPE sebelum berlakunya PBI DHE dan DPI serta PP No. 1 Tahun 2019 tentang DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA).

Kedua, kebijakan ini juga berlaku untuk semua eksportir non-Sumber Daya Alam (non-SDA) yang dikenakan SPE oleh BI setelah berlakunya PBI DHE dan DPI.

Poin kedua berlaku sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban dan/atau menyampaikan bukti pemenuhan kewajiban eksportir sebagaimana diatur dalam PBI DHE dan DPI.