Jokowi Perpanjang PPKM Darurat, Serikat Buruh Minta Penyaluran Bansos Dipercepat

Menurut OPSI, percepatan penyaluran bansos perlu dilakukan menyusul keputusan Presiden Joko Widodo memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegaiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021.

“PPKM darurat sebelumnya belum menurunkan signifikan kasus Covid-19, kematian masih di atas angka 1.000, dan Rumah Sakit belum kembali normal. Perpanjangan PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021 diharapkan benar-benar menurunkan kasus positif secara signifikan,” kata Timboel dalam siaran pers, Selasa (20/7/2021).

OPSI menilai program bantuan sosial yang perlu segera disalurkan yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan kuota internet, subsidi listrik, dan insentif untuk usaha mikro.

Di sisi lain, ia berharap program BST bisa menyasar para pekerja yang terdampak sehingga daya beli bisa tetap terjaga.

“Pemerintah harus memastikan pekerja yang akan dibantu benar-benar pekerja yang terdampak, tidak lagi menggunakan data kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Faktanya, masih banyak pekerja yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami dampak masa pandemi ini,” kata dia.

OPSI juga meminta agar pemerintah serius mempercepat proses vaksinasi sehingga target 1 juta vaksinasi per hari dapat tercapai.

Sebelumnya, PPKM Darurat diperpanjang oleh Presiden hingga 25 Juli 2021. Perpanjangan selama 5 hari ini dilakukan karena angka kasus Covid-19 di Indonesia mulai melandai.

"Namun alhamdulillah, kita bersyukur, setelah dilaksanakan PPKM Darurat, terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan," kata Jokowi melalui keterangan pers virtual.