Perubahan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg dan Listrik Tunggu Kesiapan PLN dan Pertamina

Adapun pihak tersebut adalah kementerian teknis, seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial. Begitu pula kesiapan industri seperti PLN dan Pertamina.

"Persoalan dari sisi desain dan timing sehingga kita lihat kesiapan dari masing-masing K/L (kementerian/lembaga) yakni ESDM, Kemensos, dan dari sisi PLN serta Pertamina dalam eksekusi reformasi dari subsidi energi," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI membahas RAPBN 2022, Rabu (25/8/2021).

Karena menunggu kesiapan semua pihak, peralihan bakal disiapkan secara bertahap. Untuk itu, pemerintah masih menyiapkan anggaran untuk subsidi sebesar Rp 134 triliun tahun depan. Jumlah tersebut melonjak sebesar Rp 4,3 persen dari alokasi subsidi energi tahun 2021.

Anggaran digunakan untuk melanjutkan pemberian subsidi tetap solar, mengarahkan pelaksanaan kebijakan subsidi elpiji tabung 3 kilogram dan subsidi listrik menjadi subsidi berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan mendorong energi baru terbarukan secara bertahap.

"Untuk subsidi non-energi Rp 72,9 triliun, jadi total subsidi mencapai lebih dari Rp 306 triliun, termasuk untuk subsidi pupuk petani, subsidi bunga kredit program, dan PSO terutama untuk layanan transportasi publik, dan subsidi pajak," ucap Sri Mulyani.

Lagi pula, kata dia, peralihan subsidi elpiji dan listrik perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun, peralihan harus tetap dilakukan agar subsidi lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran anggaran sehingga tercipta spending better.

"Semua fraksi meminta pemerintah agar makin tepat sasaran dalam subsidi. Namun kita paham mengubah belanja subsidi, dimensi politik sosial ekonominya luar biasa, jadi kita akan cari titik yang paling balance namun implikasinya sosial politik tetap terjaga," tandasnya.

Sebelumnya, reformasi subsidi energi kerap dibicarakan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Badan Anggaran DPR RI lalu memberikan usulan terkait metode penyaluran subsidi pada tahun 2022.

Salah satu metode yang direkomendasikan adalah metode sidik jari atau biometrik wajah, yang diintegrasikan dengan KPM bansos dalam DTKS. Metode ini mengganti kartu yang selama ini dimiliki KPM.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan, pergantian skema subsidi dilakukan agar lebih tepat sasaran. Pasalnya saat ini, pemberian subsidi kerap "melenceng" karena ketidakakuratan data.

Subsidi elpiji 3 kilogram misalnya, hanya 36 persen saja dari total subsidi yang dinikmati oleh 40 persen masyarakat termiskin. Di sisi lain, 40 persen orang terkaya justru menikmati 39,5 persen dari total subsidi.

Subsidi berjalan dengan konsep harga yang tepat, tetapi tetap melindungi masyarakat miskin dan masyarakat rentan. Dana yang berhasil dihemat akan digunakan untuk meningkatkan anggaran perlindungan sosial, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur.

"Kami menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses transformasi ini. Secara keseluruhan anggarannya semakin berkualitas," jelas dia beberapa waktu lalu.