Jika Diminta DPR, BPK Siap Jelaskan Selisih Dana PEN Rp 147 Triliun

Mengenai hal tersebut, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, hingga kini pihaknya masih belum menerima surat panggilan dari DPR. Kendati demikian, BPK menyatakan siap memberikan penjelasan terkait dana PEN.

"Saya sampai dengan hari ini belum ada menerima surat resmi dari DPR untuk menjelaskan hal tersebut (selisih dana PEN 2020 Rp 147 triliun). Itu adalah hasil yang sudah kami sampaikan kepada pemerintah," ujarnya dalam sesi tanya jawab secara virtual, Jumat (10/9/2021).

"Detailnya nanti, pada saat kami betul-betul dipanggil (oleh DPR). Karena kami belum ada komunikasi secara lisan atau komunikasi secara tertulis. Apabila ada permintaan dari DPR, kami akan menjelaskan semua permasalahan," sambung dia.

Meski begitu, Agung secara tegas mengatakan bahwa pihaknya hanya akan menyampaikan rincian dana PEN jika diminta oleh DPR.

Sebelumnya, BPK menemukan selisih anggaran PEN dalam APBN 2020 Rp 147 triliun. Selisih itu didapat dari perhitungan BPK yang menyebut total anggaran PEN Rp 841,89 triliun. Sedangkan pemerintah menyebutkan bahwa anggaran PEN hanya Rp 695,2 triliun.

Menanggapi temuan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengungkapkan keprihatinannya terhadap temuan selisih dana tersebut.

"Bukan angka yang sedikit selisih Rp 147 triliun. BPK harus segera kami undang ke DPR menyampaikan secara detail bagian mana saja yang tidak kredibel tersebut. Ini persoalan serius karena menyangkut uang rakyat," kata Hafisz dalam keterangan persnya, Kamis (9/9/2021).

Hafisz mengemukakan, dari ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester II 2020, ada biaya program PEN di luar skema sebesar Rp 27,32 triliun. Dari angka itu, yang sudah dibelanjakan dalam APBN 2020 sebesar Rp 23,59 triliun.

Selain itu kata dia, ada alokasi kas badan layanan umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kepada BLU-BLU Rumpun Kesehatan sebesar Rp 1,11 triliun.