Jubir: Pak Luhut Orangnya Sangat Terbuka, Sangat Bisa Terima Kritik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjadi perbincangan hangat setelah ia melaporkan Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya.

Keduanya disangka telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, pemberitaan bohong, dan atau menyebarkan fitnah terkait tambang di Blok Wabu, Papua.

Laporan terhadap keduanya ini buntut dari konten video yang diunggah di Youtube berjudul "Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!".

Laporan ini diterima dengan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021.

Tak hanya pidana, Luhut juga mengajukan gugatan perdata terhadap Haris dan Fatia. Luhut menggugat keduanya sebesar Rp 100 miliar atas pencemaran nama baik.

Dalam percakapan di video tersebut, disebut bahwa PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha PT Toba Sejahtera Group terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua, tepatnya di Blok Wabu. Luhut sendiri adalah pemegang saham di Toba Sejahtera Group.

Jubir Luhut klarifikasi

Atas hujan kritik yang ditujukan ke Luhut, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengeklaim bahwa pimpinannya tersebut terbuka menerima kritikan serta mau mengklarifikasi.

Asalkan, kata dia, belum ada penayangan konten video yang ditayangkan di saluran YouTube. Kritik yang tak berdasar data dan konfirmasi bisa dianggap pencemaran nama baik.

Ia berujar, seharusnya aktivis sekelas Haris Azhar bisa melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum membuat konten.

"Pak Luhut orangnya sangat terbuka kok, sangat bisa terima kritik dan mau berteman sama siapa pun. Kalau cuma minta klarifikasi saja, saya jamin 1.000 persen pasti dijabanin, tapi ya itu harusnya dilakukan sebelum buat YouTube ya," jelas Jodi dikutip pada Sabtu (25/9/2021).

"Padahal, Saudara Haris punya akses juga kok ke Pak Luhut, pernah approach Pak Luhut urusan soal saham Freeport," kata dia lagi.

Jodi menambahkan, tidak ada yang melarang untuk meminta klarifikasi. Namun, bilang dia, kedua aktivis HAM tersebut harus beretika.

Sebab, menurutnya, tayangan konten video tersebut seolah-olah telah menuding Luhut di balik judulnya

"Sebetulnya sah-sah saja minta klarifikasi dan data ke Pak Luhut, kalau mereka lakukan itu sebelum menyebarluaskan laporannya atau membuat tayangan YouTube dengan judul yang sudah menghakimi Pak Luhut," ucap Jodi.

Jodi lantas mempertanyakan etika para aktivis tersebut dalam mengkritik atasannya tersebut, karena selama ini mereka dikenal sebagai aktivis HAM. 

"Saya tanya balik, apa yang mereka lakukan itu beretika enggak? Sebagai pembela HAM, harusnya cover both sides ya sebelum menghakimi orang. Saya bukan pengacara HAM sih, hanya orang awam, tapi common sense saja," ujarnya.

Jodi menyatakan bahwa pihaknya akan tetap mengikuti proses hukum. Apabila berlanjut, kata Jodi, tidak menutup kemungkinan klarifikasi akan terjadi selama proses hukum berjalan.

"Kita hormati saja proses hukum. Ini pun kami belum tahu nanti prosesnya di Polda bagaimana, kalau memang berlanjut ya nanti saling klarifikasi di sana saja," kata dia.

Bisnis Luhut

Luhut selama ini dikenal sebagai pejabat tinggi negara yang lekat dengan bisnis tambang. Sosok Luhut kerap dikaitkan dengan PT Toba Bara Sejahtera Tbk, perusahaan yang belakangan berganti nama menjadi PT TBS Energi Utama Tbk. Di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan energi ini memiliki kode emiten TOBA.

Dikutip dari laman resmi perusahaan, Luhut pernah menjadi pemegang saham mayoritas PT Toba Bara Sejahtera Tbk. Kepemilikan Luhut di perusahaan itu dilakukan melalui PT Toba Sejahtera.

PT Toba Sejahtera merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia pada 6 Agustus 2004, dan saat ini bergerak di sektor pertambangan, energi, perkebunan dan properti.

Namun kemudian Luhut menjual sahamnya ke perusahaan asal Singapura Highland Strategic Holding Pte. Ltd.

Luhut sendiri mengaku sudah lama tak mengurusi bisnis TOBA setelah dirinya masuk ke pemerintahan. Purnawirawan jenderal bintang empat itu diketahui memiliki 99,98 persen saham Grup PT Toba Sejahtra.

Usai penjualan saham milik Luhut tersebut, masih menurut laman resmi perusahaan, struktur kepemilikan saham TOBA berubah. Saham mayoritas dimiliki oleh Highland Strategic Holdings Pte. Ltd dengan porsi 61,79 persen.

Pemegang saham terbesar kedua adalah perusahaan investasi Bintang Bara BV sebesar 10 persen. Berikutnya adalah PT Toba Sejahtera sebesar 10 persen.

Pemegang saham lainnya yakni PT Sinergi Sukses Utama sebesar 5,1 persen, dan terakhir PT Bara Makmur Abadi sebesar 6,25 persen.

Keterkaitan Luhut dengan TOBA masih bisa dilihat dari struktur direksi perusahaan. Ada nama Pandu Patria Sjahrir yang menjabat sebagai Wakil Direktur Utama. Pandu Patria Sjahrir tak lain adalah keponakan Luhut.

TOBA sendiri selama ini dikenal sebagai produsen batubara terkemuka di Indonesia. Wilayah konsesinya banyak tersebar di Pulau Kalimantan.

Toba menggarap beberapa konsesi tambang batubara melalui beberapa anak usahanya seperti PT Indomining, PT Adimitra Baratama Nusantara, dan PT Trisensa Mineral Utama.

Selain bisnis batubara, perusahaan ini juga menggarap berbagai sektor lainnya seperti PT Perkebunan Kaltim Utama I yang bergerak di perkebunan kelapa sawit.

TOBA juga berekspansi ke bisnis pembangkit listrik lewat PT Gorontalo Listrik Perdana dan PT Minahasa Cahaya Lestari.

Bahkan, TOBA juga memiliki saham cukup besar di PT Paiton Energy, yang merupakan produsen setrum untuk PT PLN (Persero) atau Independent Power Producer (IPP) terbesar yang beroperasi di Indonesia.

Berlokasi di Paiton, pesisir Probolinggo, Jawa Timur, pembangkit listrik milik Paiton Energy memasok kira-kira 6 persen dari total kapasitas terpasang di Pulau Jawa.

(Sumber: Kompas.com, Penulis: Ade Miranti | Editor: Bambang P. Djatmiko)