Pemerintah di Beberapa Negara Bakal Selidiki Temuan Pandora Papers

Dilansir dari laman resmi Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional (ICIJ), Selasa (5/10/2021), Pemerintah Pakistan, Meksiko, Spanyol, Brasil, Srilanka, Australia, dan Panama berjanji bakal melakukan penyelidikan.

Sementara itu, kelompok pengawas global menuntut penindakan segera dilakukan seiring dengan perilisan berbagai temuan mengenai miliarder, politisi, serta pelaku tindak kriminal yang memanfaatkan celah sistem keuangan untuk menghindar dari kewajiban perpajakan dan melakukan tindak pencucian uang.

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan misalnya, berjanji untuk menginvestigasi warga negara yang namanya tercatut dalam Pandora Papers dan bakal melakukan tindakan yang selayaknya bila ditemukan tidak kejahatan dalam hasil investigasi tersebut.

"Kami menyambut Pandora Papers yang menunjukkan penyakit dari para elite dan penduduk kaya yang terakumulasi melalui penghindaran pajak, korupsi, serta tindak pencucian uang melalui tax haven (surga pajak)," ujar Khan dalam twitnya, Minggu (3/10/2021) waktu setempat.

Untuk diketahui, beberapa nama pejabat di lingkaran Perdana Menteri Khan, termasuk di dalamnya menteri keuangan dan beberapa pejabat tinggi keuangan lain, disebutkan dalam dokumen Pandora Papers.

Khan sendiri menjabat mulai tahun 2018 dan berjanji bakal melakukan reformasi seiring dengan temuan Panama Papers yang juga menyorot beberapa pejabat Pakistan pada tahun 2016.

Sementara itu, Pemerintah Panama mengatakan bakal melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa layanan keuangan offshore yang disebutkan dalam Pandora Papers.

Salah satu penyedia jasa keuangan offshore tersebut yakni firma hukum Alcogal yang diketahui memiliki kantor pusat di Panama.

Alcogal diketahui memiliki peran membantu politisi Amerika Latin membentuk perusahaan cangkang di yurisdiksi tax haven.

Selain itu, otoritas pajak Panama juga bakal melakukan audit atas semua wajib pajak di Panama yang namanya disebutkan dalam laporan Panama Papers.

Selain itu di Amerika Serikat, dikutip dari Washington Post, Sekretaris Press Gedung Putih Jen Psaki menekankan upaya Presiden Joe Biden untuk meningkatkan sistem perpajakan di Negeri Paman Sam tersebut.

Ia pun menambahkan, Presiden Biden bakal mendukung beragam kebijakan yang bisa membuat sistem keuangan global lebih transparan.

"Secara umum, presiden berkomitmen untuk membawa transparansi tambahan ke AS dan sistem keuangan internasional, dan Anda dapat melihat bahwa dalam kebijakan yang telah dia usulkan dan dukung,” kata Psaki pada konferensi pers.

"Presiden secara jelas ingin membuat sistem pajak lebih adil, ingin menindak orang-orang yang tidak membayar kewajiban mereka, baik itu individu maupun pelaku usaha,” ujar dia.