Menhub: Pendidikan Kepelautan Memegang Peranan Penting dalam Ciptakan SDM Unggul

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, revitalisasi pendidikan kepelautan di Indonesia yang sudah dilakukan selama satu abad terkahir diharapkan menjadi momentum bagi Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Hal tersebut dia katakan saat menjadi inspektur upacara “Perayaan satu Abad Revitalisasi Pendidikan Kepelautan di Indonesia” yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan, di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Budi Karya Sumadi menuturkan, dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki 17.000 lebih pulau, Indonesia termasuk dalam negara penghasil pelaut terbesar di dunia.

"Kita memiliki visi menjadikan bangsa Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oleh karena itu, pendidikan kepelautan dan pelayaran memegang peranan penting dalam menciptakan SDM yang unggul,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya.

Budi menambahkan, sejumlah capaian yang telah diraih hingga saat ini, dalam upaya meningkatkan kualitas SDM sektor transportasi laut diantaranya yaitu, membangun 10 Perguruan Tinggi Vokasi Pelayaran dan dua Balai Diklat Pelayaran dibawah Kemenhub, 18 Sekolah Tinggi dan Akademi di luar Kemenhub atau swasta, serta 34 SMK Pelayaran Negeri dan Swasta.

Capaian selanjutnya yaitu, dari perguruan tinggi pelayaran yang ada di Indonesia, menurut data, pada awal kuartal tahun 2021, sebanyak 1,2 juta lebih pelaut telah berlayar di dalam dan luar negeri. Dari jumlah tersebut, sekitar 28,5 persen nya atau sekitar 350 ribu lebih, telah bekerja pada perusahaan pelayaran asing yang mengisi berbagai posisi mulai dari rating sampai dengan Chief Engineer dan Captain.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, secara konsisten menjalin kerja sama dengan sejumlah negara sahabat, guna meningkatkan kualitas SDM kepelautan.

“Para Duta Besar juga sering memberikan kuliah umum atau sharing session kepada para taruna-taruni,” kata Budi Karya Sumadi.

Sebagai informasi, perkembangan pendidikan kepelautan di Indonesia telah dimulai sejak zaman kerajaan, diawali pada masa kerajaan tertua di Nusantara, yaitu sejak Kerajaan Kutai pada tahun 400 Masehi. Kemudian dilanjutkan pada abad ke-13 melalui Kerajaan Samudera Pasai di Kota Lhokseumawe, Aceh ean dilanjutkan kembali pada awal abad ke-16 di Sulawesi Selatan melalui Kerajaan Gowa dan Tallo, atau lebih dikenal dengan Kerajaan Makassar.

Selanjutnya pada tahun 1915, Belanda yang pada saat itu berkuasa di Indonesia mendirikan sekolah kepelautan di Makassar yang diberi nama“Kweekschool voor Inlandsche Schepelingente Makassar (Sekolah Kejuruan untuk Awak Kapal Pribumi di Makassar)”, yang pada Agustus 1946 berganti nama menjadi “Opleiding Scheepvaartschool Celebes untuk tingkat rendah dan Middelbare Zeevaart School untuk tingkat menengah”.

Kemudian pada tahun 1950 berganti nama menjadi Sekolah Latihan Penyeberangan Laut Sulawesi (SLPS) dengan dua jurusan yaitu Nautika dan Teknika.

Pada Tahun 1953, didirikan Pendidikan pelayaran dengan nama Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) yang menyelenggarakan Program Diploma III (setara dengan BSc), dengan 2 jurusan Nautika dan Teknika (sertifikat kompetensi Klas III).

Pada 27 Februari 1957, AIP diresmikan oleh Presiden Pertama RI Ir. Soekarno dan menjadi Akademi Pelayaran Pertama di Indonesia yang berlokasi di Jl. Gunung Sahari, Mangga Dua Ancol, Jakarta Utara. Pendidikan kepelautan saat ini semakin berkembang dengan pesat.

Pemenuhan terhadap standar pendidikan nasional maupun standar pendidikan pelayaran internasional senantiasa menjadi fokus dari lembaga-lembaga pendidikan pelayaran.

Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota International Maritime Organization (IMO) pada 18 Januari 1961 dan menjadi Anggota Dewan IMO kategori C, serta dengan meratifikasi 26 konvensi IMO, termasuk konvensi dalam bidang kepelautan, Indonesia menjadi terikat untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan dunia internasional di bidang pelayaran.