Pemerintah Masih Punya Rp 1 Triliun Anggaran Penanggulangan Bencana Alam

“Di dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita selalu ada cadangan untuk bencana, yang selama ini kita cadangkan di dalam cadangan bendahara umum negara,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks DPR/MPR RI, Selasa (7/12/2021).

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan pihaknya masih menunggu kebutuhan pendanaan erupsi Gunung Semeru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Sebab, dalam setiap bencana alam, BNPB akan mengakomodir rekonstruksi kejadian, rehabilitasi, termasuk evakuasi. Sementara ranah Kemensos yakni memberikan bantuan sosial untuk korban bencana alam.

“Nah itu anggarannya akan langsung disampaikan dari BNPB dan Kemensos, itu akan dihitung, bencana dalam biayanya tergantung dari bencananya, apakah akan diberikan ke perseorangan atau seperti apa. Atau kalau seperti gempa bumi umpamanya ada tunjangan membantu rumah yang rusak,” ujar Menkeu.

Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah pusat juga tengah mengecek ketersediaan anggaran di pemerintah Kabupaten Lumajang. Tujuannya agar penggunaan uang negara dapat efisien.

“Yang kedua saya juga sudah cek ke Dirjen Perimbangan Keuangan kondisi dari APBN di Lumajang. Karena pemda juga punya anggaran yang kita juga sudah transfer. Apakah mereka punya dan kita cek masih ada anggaran meski sudah di akhir tahun,” kata Sri Mulyani.

Adapun Menkeu Sri Mulyani menyampaikan realisasi anggaran penanganan bencana sampai dengan akhir November 2021 mencapai Rp 2,7 triliun. Angka tersebut setara dengan 72,97 persen dari total pagu sebesar Rp 3,7 triliun.

Total anggaran tersebut digelontorkan untuk berbagai pelayanan seperti biaya rawan bencana di kabupaten atau kota, kesiap-siagaan bencana, penyelamatan dan evakuasi korban, serta penanggulangan rehabilitasi bencana baik di bidang pertanian dan perkotaan.

“Yang besar adalah untuk penyelamatan dan evakuasi korban mencapai Rp 1,6 triliun, dan rehabilitasi korban Rp 1,1 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Menkeu memastikan pemerintah pusat tetap siap siaga mendanai bencana alam meski saat ini sudah berada di periode akhir tahun. Hal ini mengingat, pada Desember-Februari biasanya banyak terjadi hujan dan tanah longsor.

“Yang penting haru siapkan, tentu kita tidak berharap kalau biasanya Desember-Februari banyak hujan kemudian tanah longor banjir. Mudah-mudahan tidak terjadi gempa bumi dan tsunami,” kata Sri Mulyani.

Dia menambahkan, pihaknya memberikan keleluasaan khusus bagi anggaran bencana alam.

“Meski sudah tutup tahun, tidak berarti kita sudah tutup buku, jadi kita tetap standby siaga,” pungkas dia. (Editor: Anna Suci Perwitasari | Reporter: Yusuf Imam Santoso)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Sri Mulyani klaim masih punya Rp 1 triliun untuk biayai dampak bencana alam