Pengurus Partai Gerindra Ingin Perkarakan Luhut soal Bisnis PCR, Jubir: Mereka ke Mana Pas Kasus Lobster?

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mempertanyakan tindakan pengurus Partai Gerindra, seperti Iwan Sumule dan Ferry Juliantono, yang justru malah mau memperkarakan pimpinannya Luhut Binsar Pandjaitan terkait bisnis polymerase chain reaction (PCR).

Jodi pun membalas kedua orang tersebut dengan mengingatkan kasus korupsi yang menimpa anggota Partai Gerinda, yang awalnya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo.

"Itu pengurus Gerindra seperti Iwan Sumule dan Ferry Juliantono daripada ngurusin PT GSI sibuk bawa-bawa laporan ke Polda dan konferensi pers menuduh Pak Luhut dan Pak ET mencari untung, padahal sudah jelas sebuah niat bantuan dan kewirausahaan sosial," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (14/1/2022).

"Mereka juga ke mana pas kasus lobster mantan menteri dari Gerindra? Mereka menghilang semua. Setidaknya Pak Luhut masih bela Pak Edy secara personal walaupun bukan untuk kasusnya. Karena teman adalah teman. Itulah Pak Luhut, teman sejati, bukan musuh dalam selimut," lanjutnya.

Dia bilang, ketimbang terlibat mengaudit bisnis PCR Luhut, Iwan Sumule dan Ferry Juliantono disarankan mengawasi alat pertahanan yang dibeli oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Lebih baik mereka ikut ngawasin rencana pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 2020-2024 yang katanya mencapai 124,995 miliar dollar AS atau setara Rp 1.760 triliun. Kita harus yakin betul bahwa ini digunakan sesuai visi misi negara, digunakan sesuai apa sih kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Indonesia, supaya transparan," ucapnya.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan siap menjadi auditor rakyat untuk bekerja secara sukarela dan profesional untuk mengaudit PT Genomerik Solidaritas Indonesia (GSI).

Adapun audit ini dilakukan setelah ada dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis PCR yang dilakukan oleh PT GSI.

"Kami menyebut diri sebagai auditor rakyat. Kami bersama dengan kantor akuntan publik yang sudah bersedia untuk kami tunjuk dan juga nanti secara formal silakan Pak Luhut tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, kantor akuntan publiknya akan kami sediakan dan bersama-sama dengan kami,” ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Ferry Juliantono di Restoran Cikini Lima, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Ferry berpendapat, kolusi dan nepotisme merupakan kunci dari masalah terjadinya bisnis PCR tersebut. Menurut dia, seharusnya kedua Menteri yang diduga terlibat bisnis PCR itu dapat menyerahkan pelaksanaan tes Covid-19 itu kepada BUMN.

Ferry menjelaskan, Koalisi Masyarakat Sipil juga akan membentuk posko-posko yang akan menerima pengaduan ataupun bukti-bukti yang terkait dengan persoalan bisnis PCR tersebut.