Naik Lagi, Anggaran PEN 2022 Tembus Rp 455,6 Triliun

Anggaran ini sudah naik dua kali, dari alokasi semula yang mencapai Rp 414 triliun atau naik sekitar Rp 41,62 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan anggaran PEN dipengaruhi oleh perkembangan kasus Covid-19 di Tanah Air. APBN yang menjadi countercyclical harus fleksibel dalam menyusun anggaran.

"Kalau Ibu/Bapak sekalian masih ingat, tahun 2020 termasuk kita memasukkan seperti ketahanan pangan waktu itu, absorsinya juga enggak banyak. Makanya di pemulihan ekonomi, penguatan ini kita harus betul-betul pragmatic, mana yang bisa jalan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, anggaran PEN tahun 2022 dikerucutkan menjadi 3 klaster saja dari sebelumnya mencapai 5 klaster pada tahun 2020-2021.

Klaster pertama adalah klaster penanganan kesehatan senilai Rp 122,5 triliun. Nilainya meningkat dari Rp 117,87 triliun.

Klaster kedua adalah perlindungan sosial (perlinsos) dari Rp 154,76 triliun menjadi Rp 154,8 triliun. Sementara klaster penguatan ekonomi menjadi Rp 178,3 triliun dari Rp 141,42 triliun.

"Fokusnya tetap sama, pulih tapi terutama masyarakat paling rentan harus diberi pemihakan. Sehingga waktu pulih kemiskinan juga turun dan gini koefisien juga turun, dan tentu pulih sambil penciptaan lapangan kerja baru," ucap Sri Mulyani.

Wanita yang karib disapa Ani ini berujar, dana di klaster kesehatan digunakan untuk penguatan dan perluasan vaksinasi serta lanjutan penanganan pandemi, insentif nakes, peningkatan kesiapsiagaaan sektor kesehatan dalam menghadapi varian Omicron dan mendorong kemandirian farmasi.

Kemudian, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk menjaga daya tahan masyarakat miskin dan rentan dengan menjaga konsumsi masyarakat, dan penanganan kemiskinan ekstrem. Di sisi lain pihaknya berkomitmen untuk mendukung reformasi perlindungan sosial menuju pemberdayaan masyarakat.

"Untuk PC PEN 2022 yang di masing-masing, terutama yang eksekusinya masih belum optimal, kita akan minta kepada K/L untuk mendesain secara awal yang mereka betul-betul bisa dijalankan," jelas Ani.

Sementara itu, klaster penguatan pemulihan ekonomi diarahkan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja serta mendorong pemulihan ekonomi di daerah dan secara nasional.

Pemerintah bahkan berencana menggunakan dana untuk pembangunan dan pemindahan IKN.

"Makanya kemarin saya buat statement untuk IKN, ini termasuk yang akan bisa dimasukkan dalam klaster tiga ini kalau kementerian terkaitnya siap. PUPR waktu itu menyampaikan akan membuat (akses) jalannya itu kalau memang bisa eksekusi di 2022 maka akan bisa kita anggarkan di Rp 178 triliun ini," tandas Ani.