G20, Normalisasi Kebijakan Negara Maju Perlu Dibahas Bersama

Untuk merealisasikan misi tersebut, isu terkait normalisasi kebijakan menjadi salah satu bahasan utama dalam forum G20 jalur keuangan atau finance track.

Direktur Eksekutif Departemen Internasional Bank Indonesia (BI) Rudy Brando Hutabarat mengatakan, saat ini kecepatan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara tidak merata.

“Ada yang cepat, ada yang masih lambat,” ujar dia, dalam Media Briefing Persiapan 2nd FCBD & 1st FMCBG G-20: Momentum Ekonomi Dunia Bangkit dan Pulih Bersama, Senin (14/2/2022).

Negara maju, seperti Amerika Serikat (AS) cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat ketimbang negara lain. Perbedaan kecepatan pemulihan ekonomi ini berpotensi memberikan dampak negatif kepada negara lain.

Pasalnya, dengan pemulihan ekonomi yang lebih cepat, AS sudah bersiap-siap melaksanakan normalisasi kebijakan, dengan mulai mengurangi porsi pembiayaan stimulus hingga rencana kenaikan suku bunga acuan.

Kebijakan-kebijakan normalisasi tersebut diproyeksi bakal berdampak ke negara lain, khususnya negara berkembang.

Oleh karenanya, pembahasan kebijakan antar negara terkait exit strategy perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi dari berbagai negara.

“Kalau kebijakan exit strategy itu dikomunikasikan dengan baik, dikalibrasi dengan baik, dan kemudian direncanakan dengan baik, maka itu akan melindungi negara berkembang untuk pulih lebih kuat,” tutur Rudy.

Menurut dia, apabila kebijakan exit strategy atau normalisasi dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikomunikasikan dengan baik, dampak negatif terhadap negara berkembang akan semakin terminimalisir.

Pada akhirnya, negara berkembang dapat fokus untuk melaksanakan kebijakan pemulihan ekonomi nasionalnya, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

“Kalau dampak rambatan itu dapat dimitigasi, maka negara-negara berkembang yang saat ini masih dalam tahap pemulihan, maka mereka akan fokus pada pemulihannya,” ucap Rudy.