Salin Artikel

Peserta JKP Tak Perlu Bayar Iuran Tambahan BPJS Ketenagakerjaan

Pps Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Dian Agung Senoaji mengatakan, sumber iuran JKP berasal dari rekomposisi dan subsidi iuran dari pemerintah.

"Sumber pendanaan JKP berasal dari rekomposisi dari iuran Jaminan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm), dan subsidi iuran dari pemerintah," kata Dian kepada Kompas.com, Senin (21/2/2022).

Adapun saat ini, BPJS Ketenagakerjaan sudah mengirim email kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta JKP. Klaim efeknya berlaku sejak 1 Februari 2022 bagi peserta yang sudah memenuhi kriteria klaim.

Sebagai program pelengkap yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, ada manfaat uang tunai yang diterima pekerja asal penerima upah rutin membayarkan iuran minimal 12 bulan berturut-turut.

"Klaim JKP sudah bisa diajukan per 1 Februari 2022, selama memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir sebelum terjadi PHK, dimana 6 bulan dari 12 bulan masa iur tersebut dibayar berturut-turut," ucap Dian.

Iuran JKP tak dibebankan ke pekerja, tapi dibayar pemerintah tiap bulan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto juga menyatakan, iuran program JKP tidak dibebankan kepada pekerja, namun dibayar pemerintah setiap bulan.

Pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp 6 triliun untuk program JKP.

"Sekali lagi, (JKP) tidak mengurangi manfaat jaminan sosial yang ada. Besaran iuran 0,46 persen dari upah berasal dari pemerintah pusat," ucap Airlangga beberapa waktu lalu.


Itung-itungan pekerja kena PHK jika memanfaatkan JKP

Berdasarkan hitung-hitungan pemerintah, uang tunai yang diterima peserta ter-PHK lebih besar jika memanfaatkan JKP ketimbang JHT.

Dengan memanfaatkan JKP, buruh mendapat uang tunai sebesar Rp 10,5 juta. Besarannya dihitung dengan formulasi 45 persen × upah × 3 bulan pertama dan 25 persen × upah × 3 bulan terakhir.

Namun upah yang digunakan adalah upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp 5 juta. Artinya jika upahmu mencapai Rp 5 juta/bulan, maka manfaat yang kamu terima sebesar Rp 10,5 juta.

Sedangkan dengan mekanisme lama, pekerja yang terkena PHK hanya mendapat uang tunai sebesar Rp 7,19 juta.

"Dengan mekanisme yang lama, dengan JHT dapat iurannya adalah 5,7 persen (dari gaji) Rp 5 juta, yaitu Rp 285.000 dikali 24 bulan yaitu Rp 6,84 juta. Dan tambahan 5 persen, lalu pengembangan 2 tahun Rp 350.000 sehingga mendapatkan Rp 7,190.000. Secara efektif regulasi ini memberikan Rp 10,5 juta dibanding Rp 7,1 juta," tandas Airlangga.

https://money.kompas.com/read/2022/02/21/162227026/peserta-jkp-tak-perlu-bayar-iuran-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Rekening, Hari Ini Gaji Ke-13 ASN Cair

Cek Rekening, Hari Ini Gaji Ke-13 ASN Cair

Whats New
Siap–siap Tarif Listrik Mulai Naik Hari Ini, Cek Harga dan Besarannya

Siap–siap Tarif Listrik Mulai Naik Hari Ini, Cek Harga dan Besarannya

Whats New
Hari Ini, Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai

Hari Ini, Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai

Whats New
Lengkap, Ini Update Tarif Listrik per 1 Juli 2022 Usai Kenaikan

Lengkap, Ini Update Tarif Listrik per 1 Juli 2022 Usai Kenaikan

Whats New
Simak 2 Langkah Mudah Sisihkan Dana untuk Kurban Idul Adha

Simak 2 Langkah Mudah Sisihkan Dana untuk Kurban Idul Adha

Spend Smart
Kemenhub Evaluasi Regulasi Harga Tiket Pesawat, Maskapai Bisa Naikkan Tarif Batas Atas

Kemenhub Evaluasi Regulasi Harga Tiket Pesawat, Maskapai Bisa Naikkan Tarif Batas Atas

Whats New
Mitigasi Perubahan Iklim Mahal, Kemenkeu: Dana Pemerintah untuk Transisi Energi Tidak Cukup...

Mitigasi Perubahan Iklim Mahal, Kemenkeu: Dana Pemerintah untuk Transisi Energi Tidak Cukup...

Whats New
YLKI Khawatir Konsumen Buru Rokok Murah, Jika Batasan Produksi Tak Diubah

YLKI Khawatir Konsumen Buru Rokok Murah, Jika Batasan Produksi Tak Diubah

Whats New
[POPULER MONEY] Beli Elpiji 3Kg Juga Pakai MyPertamina? | 10 Tempat Kerja Terbaik di Indonesia

[POPULER MONEY] Beli Elpiji 3Kg Juga Pakai MyPertamina? | 10 Tempat Kerja Terbaik di Indonesia

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Cepat Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Avtur

Pemerintah Dinilai Perlu Cepat Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Avtur

Whats New
Ditjen Pajak: Peserta PPS Meningkat Sangat Signifikan dalam 24 Jam

Ditjen Pajak: Peserta PPS Meningkat Sangat Signifikan dalam 24 Jam

Whats New
Emiten Pengelola Lucy in The Sky Ekspansi Gerai di Baru di Cikini

Emiten Pengelola Lucy in The Sky Ekspansi Gerai di Baru di Cikini

Whats New
Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Whats New
Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Whats New
Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Whats New
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.