Apa yang Harus Dilakukan Indonesia agar Tidak Bangkrut seperti Sri Lanka?

Ekonom Center of Law and Economic Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, untuk saat ini kondisi Indonesia belum memungkinkan terjadi gagal bayar utang seperti Sri Lanka.

"Kalau memprediksi akan terjadi seperti Sri Lanka sepertinya belum, tapi ada beberapa mitigasi beban utang yang harus kita siapkan," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (16/4/2022).

Lantas, apa yang harus dilakukan agar Indonesia tidak bernasib sama seperti Sri Lanka?

Berkaca dari Sri Lanka yang menggunakan utang untuk pembangunan infrastruktur yang tidak terukur. Padahal seharusnya pembangunan infrastruktur dapat mengurangi biaya logistik.

Menurut dia, Indonesia perlu menghentikan proyek-proyek infrastruktur yang tidak sejalan engan penurunan biaya logistik, kelancaran distribusi barang atau industrialisasi.

Pemerintah Indonesia juga perlu berhati-hati dalam menerima pembiayaan utang. Jangan sampai ketergantungan utang seperti Sri Lanka yang membuat negara tersebut bankrut.

Salah satunya dengan mencari metode pembiayaan lain yang menawarkan bunga lebih rendah.

"Lebih berhati-hati dalam menerima pembiayaan utang khususnya dalam program OBOR atau jalur sutera baru. Seleksi proyek bukan berdasarkan kepentingan kreditor, tapi kebutuhan dalam negeri," ucapnya.

Kemudian, pemerintah harus memfokuskan belanja negara untuk mendorong perlindungan sosial setidaknya 4-5 persen dari PDB. Saat ini anggaran perlindungan sosial hanya 2,8 persen dari PDB.

Pemerintah juga perlu menghemat belanja pegawai dan belanja anggaran agar lebih fokus menstimulus sektor usaha kecil dan menengah serta digitalisasi perizinan.

Selanjutnya, pemerintah perlu mengendalikan inflasi agar tidak bernasib seperti Sri Lanka yang gagal mengatasi naiknya harga barang atau inflasi akibat utangnya.

"Tambah anggaran subsidi energi dari Rp 134 triliun menjadi minimum Rp 200 triliun. Inflasi yang terkendali akan membuat bunga surat utang lebih murah," jelasnya.

Indonesia yang sama-sama sedang menggencarkan pembangunan infrastruktur, seharusnya dapat memetik pembelajaran penting dari kebangkrutan Sri Lanka.

Utang yang digunakan untuk membangun infrastruktur tidak dicek keseimbangannya secara ekonomi. Alhasil Pelabuhan Hambantota dengan kerjasama utang dari China malah dikuasai China dengan konsesi pelabuhan hingga puluhan tahun.

"Kalau ada pemerintah ugal-ugalan menambah utang dan selalu bilang rasio utang aman, sementara tidak ada yang rem. Maka perlu diwaspadai ancaman krisis utang dalam beberapa tahun ke depan," tuturnya.