Nol Emisi: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia

Kegiatan ekonomi terus berevolusi dari sekadar menggunakan alat sederhana, mempercepat produktivitas dengan mesin uap, meningkatkan efisiensi dengan elektrifikasi dan elektronisasi, mengotomatisasi dengan digitalisasi, hingga mengoptimalkan strategi dengan kecerdasan buatan.

Di sisi lain, peneliti lingkungan hidup menemukan dan mengingatkan kita semua akan dampak aktivitas manusia yang membuahkan emisi gas buang, yang kemudian disebut sebagai emisi antropogenik (anthropogenic emissions).

Emisi gas buang tersebut termasuk gas karbon dioksida, gas metana, gas dinitrogen oksida, dan gas terfluorinasi yang kemudian dikategorikan sebagai Gas Rumah Kaca (GRK), yang dapat terakumulasi di lapisan terendah atmosfer, yaitu troposfer di ketinggian 8 hingga 15 km dari permukaan laut.

GRK yang terus menebal akibat aktivitas manusia ini dapat menghambat pantulan cahaya matahari kembali ke angkasa, bahkan keberadaannya dapat memantulkan kembali radiasinya ke permukaan bumi yang makin menyebabkan pemanasan global.

Secara alami, gas dari fermentasi atau penguraian senyawa organik ranting dan dedaunan, gas dari kotoran binatang, dan sebagainya disebut emisi alami (natural emissions) juga ikut terakumulasi di troposfer, namun secara alami juga berkurang oleh siklus hujan, kemampuan alami serapan hutan, tanah, dan lautan.

Kondisi inilah yang kemudian disebut sebagai karbon netral (carbon neutral), yaitu ketika seluruh emisi di troposfer adalah emisi alami dan mampu didaur ulang secara alami oleh alam.

Namun saat emisi antropogenik ikut membebani kemampuan alami alam yang hanya mampu mengolah emisi alami, saat itulah total emisi GRK terakumulasi di troposfer yang membahayakan keberlanjutan umat manusia.

Di abad ke-21 ini, lingkungan hidup menjadi pilar kehidupan yang tidak kalah penting dengan ekonomi dalam mencapai kemakmuran yang keberlanjutan bagi umat manusia.

Karena ternyata cara kita mencapai kesejahteraan selama ini masih merugikan dan mengorbankan lingkungan hidup dan membahayakan generasi masa depan.

Perubahan & krisis iklim

Ketika lingkungan hidup terus dirugikan, maka kemakmuran ekonomi yang dibangun pun bagai semu karena dapat dihancurkan di kemudian hari oleh bencana-bencana alam yang merupakan dampak perubahan iklim hasil pemanasan global.

Bencana tersebut meliputi perubahan musim hujan yang mengganggu musim tanam dan panen, kekeringan dan banjir ekstrem, pencairan es di kutub-kutub bumi yang berdampak pada kenaikan permukaan laut sehingga membahayakan pemukiman di pesisir negeri kepulauan.

Tenggelamnya Masjid Wal Adhuna di dekat Pelabuhan Sunda Kelapa yang hanya berjarak sekitar 8 km dari Istana Merdeka adalah saksi bisu paling monumental tentang besar dan nyatanya ancaman perubahan iklim.

Untuk mencegah lebih banyak pesisir yang tenggelam, Jakarta telah membangun tanggul di sepanjang bibir pantainya.

Secara jangka panjang, Jakarta juga mempersiapkan pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) sepanjang 32 km dari Tangerang sampai Tanjung priok senilai ratusan triliun rupiah.

Itulah sederet ongkos yang harus dibayar generasi hari ini dan mendatang untuk krisis iklim jika kita yang hidup saat ini masih bertumpu pada industri, transportasi, dan pembangkit listrik yang polutif.

Jejak & intensitas karbon

Hampir semua jenis produk harian yang kita gunakan hari ini dibuat dan diantar dengan kontribusi tenaga hasil pembakaran energi fosil seperti batubara, minyak bumi, dan gas alam.

Gas buang dari pembakaran energi kotor di rantai pasok barang dan jasa inilah yang menyebabkan adanya “jejak karbon” di setiap barang yang kita konsumsi, dari keperluan rumah tangga sehari-hari sampai telepon genggam yang ada di tangan Anda saat ini.

Belum lagi kegiatan transportasi yang juga masih bergantung pada energi fosil yang kaya unsur karbon.

Jejak karbon dari 1 kg kopi yang ada di dapur kita setidaknya menyumbang sekitar total 5 kg setara emisi karbon dioksida yang berasal dari proses penanaman kopi, pemanggangan, pengemasan, hingga transportasi ke pusat perbelanjaan di mana kita membelinya.

Serupa dengan jejak karbon untuk barang dan jasa, di sektor kelistrikan ia disebut sebagai intensitas karbon.

Sebagian besar listrik kita masih diproduksi dari pembakaran batubara dan gas alam, akibatnya setiap kWh listrik yang diproduksi ikut menghasilkan karbon dioksida atau disebut “intensitas karbon” pada listrik.

Parameter ini berguna untuk memahami seberapa banyak karbon dioksida yang ikut dihasilkan dari penggunaan elektronik sehari-hari.

Sebagai contoh adalah hitungan sederhana dari penggunaan pendingin ruangan (air conditioner).

Jika rata-rata intensitas karbon di listrik Indonesia adalah 1 kg karbon dioksida per kWh, maka penggunaan pendingin ruangan tipe 1,5 PK (1.170 Watt) di rumah kita akan menghasilkan lebih dari 1 kg karbon dioksida per jam pemakaiannya.

Hal ini menjelaskan betapa alam terus berkorban untuk kenyamanan kita setiap harinya.

Penting bagi manusia modern hari ini untuk memiliki kesadaran tinggi akan tingginya jejak karbon dari setiap barang dan jasa yang ia beli, sehingga kebiasaan mengkonsumsi barang sekali pakai serta boros bahan bakar dan listrik perlu ditinggalkan.

Pilihan menggunakan transportasi publik dan sepeda adalah tren hari ini yang ikut menyehatkan dompet, badan, dan udara kita.

Bahkan di Swedia, ada istilah malu terbang (flight shame or flygskam) karena pesawat terbang adalah salah satu penyumbang emisi tertinggi per orang di sektor transportasi.

Jika dulu manusia pernah dan perlu bangga bisa menggunakan bahkan memiliki motor, mobil, hingga pesawat mewah, hari ini kita mulai malu jika masih menggunakan kendaraan yang ternyata mengancam masa depan bumi lewat emisi gas buangnya.

Strategi, regulasi, & institusi

Entah itu negara maju atau berkembang, semua menyadari akan dampak pemanasan global yang masih bisa dan perlu dicegah.

Sejak 2015, hampir seluruh negara di dunia telah sepakat akan bahaya gas emisi bagi planet kita melalui sebuah perjanjian di Paris dan bersatu menyepakati perlunya aksi untuk mencegah pemanasan global tidak lebih dari 2°C pada 2100, dibandingkan dengan acuan suhu tahun 1850 yang juga adalah patokan sebelum terjadinya Revolusi Industri.

Untuk hal ini, negara-negara di dunia satu per satu mulai berkomitmen untuk menurunkan emisi mereka ke titik nol atau yang disebut sebagai nol emisi setidaknya di pertengahan abad ke-21 atau di 2050.

Menurut Lembaga Internasional Energi Terbarukan (International Renewable Energy Agency), mitigasi atau upaya menurunkan emisi dapat dilakukan dengan (1) beralih sumber energi dari energi fosil ke energi terbarukan, (2) efisiensi penggunaan energi, dan (3) elektrifikasi kendaraan dan industri.

Dengan cara ini setidaknya 70 persen emisi GRK di 2020 dapat ditekan pada 2050 kelak.

Di Indonesia, hal ini masih menjadi tantangan karena biaya, sumber daya dan akses yang diperlukan untuk menumbuhkan ekosistem energi terbarukan belum semurah, setersedia, dan semudah menggunakan energi fosil.

Indonesia tengah menyiapkan berbagai insentif dan tarif dari penjualan listrik terbarukan di Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) untuk merangsang lebih banyak investasi masuk.

Di sisi hulu rantai pasok, pemerintah juga perlu mengintervensi tumbuhnya perusahaan dan konsorsium produsen baling-baling, turbin, panel surya, dan reaktor biomasa lokal. Sehingga ongkos produksi listrik terbarukan dapat lebih bersaing.

Selain listrik terbarukan, Indonesia juga perlu terus meningkatkan kandungan bauran bahan bakar nabati (BBN) di bahan bakar minyak (BBM), seperti target biodiesel hingga 50 persen pada solar atau B50.

Tertinggal dengan Brasil yang sudah mewajibkan hampir 30 persen bauran bioethanol pada bensin mereka, Indonesia juga perlu mulai mewajibkan bensin dengan bauran tinggi bioethanol.

Kisah sukses konversi minyak tanah ke gas tabung liquefied petroleum gas (LPG) sejak 2007 adalah contoh bagaimana kebijakan pemerintah dapat mengubah sumber energi dan kebiasaan masyarakatnya secara luas.

Karena pilihan sumber energi selalu berganti dari generasi ke generasi. Jika dahulu kita bisa meninggalkan zaman energi kayu bakar bukan karena karena kita kehabisan kayu bakar, maka kita pun bisa perlahan meninggalkan zaman energi fosil tanpa menunggu kehabisan energi fosil.

Indonesia juga mulai menekan sektor industri untuk mengurangi emisi GRK dengan menggunakan instrumen pajak karbon yang dihitung dengan hati-hati.

Pajak karbon dapat mendorong industri untuk gencar melakukan efisiensi penggunaan energi dengan elektrifikasi hingga beralih ke sumber energi rendah emisi.

Untuk jangka panjang, Indonesia bahkan telah menetapkan cita-cita besar nol emisi di 2060 dari total emisi hari ini sekitar 600 juta ton karbon dioksida.

Untuk mencapai harapan dan agenda besar tersebut, tidak cukup hanya dengan mememoratorium Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru mulai tahun 2025 dan mendaftar PLTU mana saja yang akan tutup usia hingga 2060.

Tujuan besar ini perlu diimbangi oleh pekerjaan besar menghitung dan memetakan pembangkit listrik terbarukan mana dan apa saja yang perlu dibangun dengan ongkos yang serendah-rendahnya.

Oleh sebab itu, perlu adanya institusi khusus yang ditugaskan menyiasati strategi terbaik serta mengawasi tercapainya nol emisi di Indonesia.

Institusi serupa telah banyak ditemukan dan terbukti membantu negara lain seperti di Irlandia, Jerman, hingga Inggris.

Serupa dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) yang dibentuk untuk mengatur dan mengawasi penyediaan BBM dan gas bumi, institusi khusus energi terbarukan diharapkan dapat mendampingi dan mengharmonisasi perkembangan pasokan listrik dan bahan bakar terbarukan di tanah air.

Institusi independen ini juga dapat terus menjamin keberlangsungan agenda revolusi sumber energi Indonesia untuk menjadi lebih bersih dari generasi ke generasi, terhindar dari perubahan dan gejolak politik yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan berdampak pada agenda nasional.

Seperti juga sederet institusi-institusi independen baru yang hadir sejak 2014 untuk yang menjaga keberpihakan negara seperti Otoritas Investasi Indonesia (Indonesia Investment Authority/INA) untuk menata dan mengelola dana investasi asing.

Kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi asuransi dan jasa keuangan bukan perbankan lainnya, hingga Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG) untuk mensinkronisasikan upaya-upaya konservasi gambut kita.

Saat ini keterwakilan resmi negara dalam agenda menghadirkan lebih banyak energi bersih hanya baru melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI).

Keberadaan Otoritas Energi Terbarukan di Indonesia begitu mendesak untuk mensinergikan dan menyukseskan strategi menurunkan emisi Indonesia.

Transisi energi yang berkeadilan

Begitu banyak tantangan dalam mencapai nol emisi di negara mana pun itu, termasuk Indonesia.

Jika ke semua langkah yang telah diuraikan sebelumnya sukses terlaksana, masih ada sektor-sektor yang emisinya sulit dan mahal untuk diturunkan.

Dengan kata lain, negara akan mencapai nol emisi dengan biaya yang luar biasa mahal, utamanya pada angkutan dan industri berat.

Angkutan berat termasuk penerbangan, perkapalan, dan truk berat. Begitupun sektor industri berat seperti besi dan baja, semen, serta kimia.

Teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (PPK) atau dalam Bahasa Inggris disebut carbon capture and storage (CCS) akan memainkan peran penting untuk menurunkan emisi gas buang dari sektor industri berat.

Jika sektor-sektor ini lebih memilih membayar pajak karbon yang murah ketimbang membangun PPK, maka emisi GRK yang jumlahnya signifikan masih akan terus berlangsung dari sektor tersebut atau disebut sebagai emisi positif (positive emissions).

Peluang energi biomassa (bioenergy) yang berasal dari bahan organik memainkan peran penting jika diintegrasikan dengan PPK atau disebut juga Bioenergi dengan PPK (BEPPK) atau populer ditulis bioenergy with CCS (BECCS).

Saat emisi GRK hasil pembakaran atau fermentasi bahan organik alami yang juga disebut emisi alami ditangkap dan disimpan, maka saat itulah emisi ini negatif (negative emissions).

Jumlah emisi negatif ini harus setara dengan emisi positif untuk bisa dikatakan nol emisi bersih (net-zero emissions) secara agregat.

Emisi karbon ini dapat disimpan secara geologis di struktur batuan berpori pada kedalaman lebih dari 1 kilometer dari permukaan bumi.

Indonesia memiliki potensi dan kesempatan untuk menerapkan teknologi PPK secara luas. Teknologi ini perlu mulai mendapat perhatian dan keberpihakan negara lewat regulasi dan insentif jika ingin transisi menurunkan emisi sambil menjaga kegiatan ekonomi (just transition) hingga 2060.

Keahlian putra-putri bangsa pada sektor perminyakan juga dapat diberdayakan untuk PPK saat industri minyak dan gas dunia memasuki fase senja di masa depan.

Di sisi lain, keberlangsungan pembangunan energi terbarukan perlu terus dieskalasi secara merata sehingga jaminan ketersediaan dan keadilan memperoleh energi bersih untuk lingkungan yang lebih baik dapat terpenuhi untuk seluruh penduduk Indonesia terlepas dari perbedaan suku, adat, asal, wilayah ia tinggal, usia, jenis kelamin, warna kulit, dan agama (environmental justice).

Potensi energi terbarukan berbeda-beda di setiap wilayah. Kebergantungan tinggi dari energi terbarukan seperti panas bumi, angin, matahari, gelombang, dan pasang surut pada lokasi geografis tertentu akan menguntungkan desentralisasi instalasi sumber listrik terbarukan.

Investasi dan instalasi pembangkit listrik terbarukan ini akan menstimulasi peningkatan kualitas ekonomi dan lingkungan hidup utamanya bagi masyarakat daerah.