Rencana Pemerintah Wajibkan Vaksin Dosis 3 untuk Acara Keramaian

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kasus Covid-19 relatif secara keseluruhan dalam tahap yang baik dan pemerintah akan mendorong vaksinasi dosis ketiga sebagai syarat untuk acara yang mengundang kerumunan.

“Secara keseluruhan masih dalam tahap yang baik bila dibandingkan dengan berbagai negara lain. Kalau kasus kita sekitar 574 harian, Australia bisa 16 ribu, India 8.500, Singapura 3.100, Thailand 2.400, bahkan Malaysia 1.700,” kata Menko Airlangga Hartarto dilansir dari Antara, Senin (13/6/2022).

Ia menyampaikan reproduksi kasus efektif Indonesia relatif stabil di angka 1 dengan rincian di Jawa-Bali 1 dan Sumatera 1. Kemudian Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Papua yang masing-masing 0,99 serta Maluku sebesar 0,98.

“Dari tingkat kesembuhan secara nasional 97 persen, angka kematiannya 2,58, dan kita lihat penularan kasus kebanyakan lokal, yang kasus di dari perjalanan luar negeri sekitar 25 kasus,” ujar Airlangga Hartarto.

Terkait keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate dan kasus Covid-19 juga relatif rendah dengan catatan tertinggi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah.

Sedangkan mengenai perkembangan vaksinasi dosis yang masih di bawah 70 persen adalah dosis pertama Papua dan Barat Papua, dosis kedua 17 provinsi itu sudah di atas 70 persen dan 10 provinsi masih di bawah 70 persen.

Adapun secara keseluruhan, capaian vaksin yang masih relatif rendah yakni di bawah 50 persen adalah Maluku, Papua Barat dan Papua.

Lebih lanjut Airlangga mengatakan bahwa Presiden Jokowi mendorong untuk peningkatan jumlah vaksin dosis ketiga yang akan digunakan pada berbagai kegiatan yang mengundang kerumunan seperti venue olahraga maupun venue lain, seperti acara musik, kesenian, atau yang melibatkan banyak masyarakat.

“Sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang menuai ataupun membuat kerumunan vaksinasi ketiga itu akan terus didorong,” jelasnya.

Kemudian segi realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), keseluruhan realisasinya mencapai 20,9 persen atau Rp 95,13 triliun dari total Rp 455,62 triliun.

Rinciannya, sebanyak 20 persen atau Rp 24,46 triliun dari bidang kesehatan yang digunakan untuk klaim tenaga kesehatan, insentif perpajakan vaksin dan alat kesehatan, kemudian juga terkait pengadaan vaksin dan DanaDdesa.

Sedangkan dari sisi perlindungan masyarakat, realisasinya telah mencapai 36,1 persen atau Rp 55,85 triliun yang digunakan untuk Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, BLT minyak goreng, BLT Desa , Bantuan Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan serta Kartu Pra Kerja

“Di samping itu, pemulihan ekonomi ada 8,3 persen atau Rp14,83 triliun dari Rp 178 triliun, ini antara lain untuk di sektor pariwisata, dukungan UMKM dan fasilitas perpajakan,” tutur Airlangga Hartarto.