Sri Mulyani: Krisis Energi Jadi Ancaman Pemulihan Ekonomi Global

BALI, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, krisis energi menjadi salah satu tantangan yang mengancam proses pemulihan ekonomi global, setelah dua tahun mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.

Perang antara Rusia dan Ukraina yang masih terus berlangsung sejak 24 Februari 2022, telah menyebabkan lonjakan harga komoditas energi yang berdampak pada peningkatan inflasi di berbagai negara.

Hal itu diungkapkannya dalam acara pembukaan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governor Meeting (FMCBG) G20 Indonesia di Bali, Jumat (15/7/2022).

"Harga komoditas energi meroket. Saya yakin anda semua sebagai menteri keuangan, serta gubernur bank sentral melihat ini sebagai ancaman bagi stabilitas makroekonomi kita, serta lingkungan yang kondusif bagi kita untuk mempertahankan pemulihan," ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Bank Dunia, harga minyak mentah telah naik 350 persen sepanjang April 2020 hingga April 2022. Padahal saat awal pandemi terjadi secara global, harga minyak mentah sempat mengalami penurunan yang drastis.

"Saya kira kita semua ingat pada awal pandemi April (2020) lalu, ada dua hari di mana harga minyak dunia benar-benar sempat menyentuh level 0 atau bahkan turun ke negatif. Tapi sekarang kita menghadapi sistuasi yang sangat ekstrim," jelas dia.

Peningkatan harga minyak mentah dalam kurun waktu dua tahun tersebut, sekaligus merupakan yang terbesar sejak tahun 1970-an. Di sisi lain, krisis energi juga tercermin dari lonjakan harga gas alam di Eropa pada Juni 2022 lalu yang naik 60 persen hanya dalam kurun waktu dua minggu.

Ia menekankan, kondisi kelangkaan bahan bakar sedang berlangsung di seluruh dunia. Kondisi krisis energi ini juga telah berimplikasi besar pada politik dan sosial, seperti yang terjadi di Sri Lanka, Ghana, Peru, Ekuador, dan berbagai negara lainnya.

"Jadi ini benar-benar masalah yang mengancam pemulihan kita. Dunia berada di tengah krisis energi global. Perang serta kenaikan harga komoditas dapat memperburuk lonjakan inflasi global dan meningkatkan ketidakstabilan sosial lebih lanjut," ungkap Sri Mulyani.