Nasabah Bank Bukopin Bisa Gunakan Pembiayaan FMF untuk Berbagai Keperluan

Wakil Direktur Utama Bank KB Bukopin Robby Mondong menuturkan dengan mulai masuknya beberapa perusahaan Group KB di Indonesia, maka One KBFG Indonesia menjadi satu awal mula yang baik.

"Kami berharap nasabah Bank KB Bukopin dapat menggunakan pembiayaan multiguna untuk pembiayaan modal usaha, renovasi rumah, biaya pendidikan, atau bahkan berlibur melalui KB Finansia Multi Finance. Kami yakin dengan komitmen bersama ini akan selalu meningkatkan kualitas layanan untuk nasabah dengan mengembangkan sistem dan jaringan yang terpadu," katanya melalui keterangan tertulis.

Setelah nota kesepahaman sambung Robby, akan didetailkan mengenai rencana kerja sama setiap produk dan layanan dalam bentuk perjanjian kerja sama antar kedua belah pihak.

Saat ini, KB Financial Group mencoba mengkolaborasi seluruh perusahaan afiliasi di bawah kendalinya di Indonesia sebagai one stop financial services. Mereka berharap hal ini dapat memberikan nilai tambah bagi nasabah dan perusahaan.

Menurut data Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), seiring dengan perbaikan ekonomi yang terus pulih, kualitas kredit multifinance terus menunjukkan perbaikan.

Hal tersebut terlihat dari Non Performing Financing (NPF) atau rasio kredit macet yang menyentuh level 2,78 persen, terendah setelah 25 bulan. Untuk perusahaan multifinance, NPF multifinance menjadi salah satu yang terdampak beberapa tahun terakhir mengingat adanya pandemi Covid-19.

"Pulihnya daya beli masyarakat turut memantik kembali kebutuhan perorangan dan pelaku usaha terhadap sumber pendanaan, termasuk pembiayaan. Hal ini yang membawa industri multifinance menunjukkan tren positif pemulihan sejak akhir tahun 2021 lalu. KB Bukopin melihat ini sebagai kesempatan untuk mengembangkan bisnis melalui perusahaan terafiliasi dari KB Financial Group," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, CEO KB FMF Yap Tjay Hing menjelaskan, penandatanganan ini bertujuan untuk penjajakan kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak dengan berpatokan kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).