Jokowi Patok Defisit APBN Tahun Depan Maksimal Rp 598,2 Triliun

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pemerintah mematok kembali defisit anggaran (defisit APBN) maksimal 3 persen pada 2023 atau sebesar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 598,2 triliun dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara.

"Defisit anggaran tahun 2023 merupakan tahun pertama kita kembali ke defisit maksimal 3 persen terhadap PDB," kata Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2022 - 2023 dikutip dari Antara, Rabu (17/8/2022).

Jokowi menyampaikan defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal.

Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan.

"Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja," ujar Jokowi.

Pemerintah, lanjutnya, tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), termasuk penguatan peran BUMN, Badan Layanan Umum (BLU).

Lalu Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan ultra mikro.

Pemerintah juga memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian, serta meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien.

"Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, tingkat pengangguran terbuka pada 2023 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6,0 persen," ujar Presiden Jokowi.

Selain itu angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49.

Kemudian Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108.

"Demikianlah Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya," ujar Jokowi.

"Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2023 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia Maju, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," tambah dia.

Diketahui, sejak pandemi Covid-19 angka defisit menjadi diperbolehkan melebar dengan syarat hanya 3 tahun. Tahun 2020 dari target 6,34 persen, realisasi defisit sebesar 6,09 persen. Adapun tahun ini batas maksimum defisit diturunkan menjadi 5,7 persen.