Jokowi: Sangat Lucu Sekali kalau Uang yang Dikumpulkan dari Pajak, Belanjanya Produk Impor...

"Jangan sampai, saya sudah pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan pemerintah dari pajak, dari PNBP, masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD kemudian belanjanya produk-produk impor," katanya dalam Peluncuran Kartu Kredi Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara, disiarkan secara virtual, Senin (29/8/2022).

Jokowi berpesan kepada para Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo agar mengawal realiasi dan implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) domestik.

Dengan hadirnya KKP ini bisa digunakan untuk belanja produk-produk dalam negeri sesuai imbauan Kepala Negara terhadap seluruh instansi pusat maupun daerah.

"Mengenai KKP domestik, saya minta Pak Gubernur BI, kemudian perbankan utamanya Himbara betul-betul mengawal baik kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota untuk segera masuk ke sistem ini, platform ini sehingga terjadi kecepatan pembayaran," ucapnya.

"Mungkin dulu, bayarnya mundur-mundur dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi, bayarnya sudah masuk rekening kita. Karena kita sudah membangun juga agar penggunaan produk-produk dalam negeri kita taati bersama sehingga belanja pemerintah, BUMN, pemerintah daerah semuanya menuju kepada pembelian produk-produk dalam negeri," lanjut Jokowi.

Terakhir dia berpesan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas agar terus mengawal pemanfaatan kartu kredit pemerintah tersebut.

"Kepala LKPP saya sampaikan berkali-kali kepada Pak LKPP agar sistem yang mengawal ini betul-betul segera bisa selesai dan daerah semua dengan semangat yang sama bisa membeli produk dalam negeri," pungkas Jokowi.

Pemerintah tengah melakukan percepatan transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, hal ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas belanja pemerintah baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bappenas dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (25/8/2022), usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Percepatan Program Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa.

"Ini penting sekali karena kita ingin meningkatkan kualitas belanja kita. Supaya tidak ada duplikasi belanja yang itu-itu saja dari setiap APBN ke APBN dan dari setiap APBD ke APBD," ujar Suharso.

Suharso menyebutkan, jumlah produk yang masuk dalam e-Katalog yang dikelola LKPP meningkat dari sekitar 50.000 menjadi 600.000.

"Targetnya pada tahun ini adalah 1 juta dan tahun depan 2 juta (produk). Jadi LKPP berfungsi seperti marketplace untuk seluruh produk-produk, yang kita dorong adalah produk-produk asli, sekali lagi, asli domestik dalam negeri dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang tinggi," jelasnya.