Cara Cek Penerima BLT Subsidi untuk Karyawan Gaji Maksimal Rp 3,5 Juta

KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah akan kembali mengucurkan program BLT BSU atau subsidi gaji kepada 16 juta pekerja (BLT subsidi gaji 2022 atau BSU 2022)

Seperti diketahui, BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji 2022 akan diberikan senilai Rp 600.000 kepada setiap pekerja yang bergaji maksimal 3,5 juta per bulan. Untuk subsidi gaji kali ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun.

Penyaluran BSU 2022 ini sesuai instruksi dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) seiring dengan rencana kenaikan harga BBM. Lalu apakah Anda termasuk salah satu penerima BLT subsidi gaji 2022?

Cara cek BLT subsidi gaji 2022

Berikut 2 cara cek BLT subsidi gaji 2022 untuk karyawan dengan gaji per bulan kurang dari Rp 3,5 juta:

1. Cek BLT subsidi gaji 2022 via situs BPJS Ketenagakerjaan

• Kunjungi laman bpjsketenagakerjaan.go.id
• Pilih menu "Cek Status Calon Penerima BSU" kemudian Anda akan masuk ke halaman cek penerima BSU.
• Masukkan data sesuai kolom yang tersedia meliputi:
• NIK
• Nama lengkap
• Tanggal lahir
• Setelah mengisi data diri, klik gapcha "i'm not a robot' kemudian klik lanjutkan
• Akan terlihat di akun tersebut jika Kamu penerima bantuan subsidi gaji.
• Jika belum memiliki akun, maka Kamu wajib mendaftar dan melengkapi data diri mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nama ibu kandung. Anda bisa melakukan aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirim ke nomor handhphone.

Setelah itu, bisa login ke akun tersebut, dan kembali melengkapi biodata diri seperti profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi.

Langkah terakhir adalah cek pemberitahuan. Jika Kamu terdaftar sebagai penerima, maka akan mendapatkan centang hijau notifikasi sebagai bukti kamu penerima BLT subsidi gaji.

2. Cek BLT subsidi gaji 2022 via situs Kemnaker

Itulah informasi seputar cara cek BLT subsidi gaji 2022 secara online. Untuk tanggal pencairan BSU 2022, masih akan diputuskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.