Mengendalikan Inflasi Harga Pangan dan Energi

Penelitian International Food Policy Research Institute (IFRI) mengungkapkan, sejak invasi Rusia ke Ukraina, ada 24 negara yang menerapkan kebijakan proteksionisme berupa larangan ekspor lebih dari 30 jenis makanan termasuk gandum, gula, dan minyak nabati.

Hal itu juga didukung penelitian CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply Links) yang menyatakan, kebijakan proteksionisme paling dominan dalam rantai pasok pangan global sehingga berdampak pada meningkatnya harga pangan dan risiko memburuknya kemiskinan di seluruh dunia.

Ancaman peningkatan harga pangan dunia juga muncul dari perubahan iklim yang berdampak pada pemanasan global dan kekeringan. Berdasarkan Global Food Policy Report 2022, perubahan iklim telah menurunkan produktivitas pertanian dan menganggu rantai pasok, meningkatkan risiko terjadinya kelaparan dan kekurangan gizi secara signifikan.

Di Eropa, gelombang panas telah menggagalkan panen gandum. Produktivitas tanaman pangan di Amerika Selatan mengalami penurunan karena terganggu pola cuaca La Nina yang sedang terjadi.

Perubahan iklim juga telah berdampak pada penurunan hasil panen kedelai di Brasil yang berdampak pada peningkatan harga kedelai.

Secara umum, perubahan iklim global telah mendorong peningkatan harga pangan dunia sebesar 23 persen dari tahun sebelumnya.

Perkembangan inflasi nasional

Dampak negatif peningkatan harga pangan global sejak beberapa bulan lalu telah ditransmisikan pada komoditas kelompok volatile food di Indonesia.

Hal ini tercermin dari tingginya angka inflasi pangan sebesar 8,93 persen (year on year/yoy) pada Agustus 2022 dengan komoditas penyumbang inflasi utama yaitu telur ayam ras dan beras.

Dibanding posisi pada Juli 2022, tekanan inflasi volatile food pada Agustus 2022 mengalami penurunan yang ditopang oleh normalisasi pasokan komoditas pangan antara lain aneka cabai, bawang merah, dan minyak goreng.

Namun, tekanan inflasi komoditas hortikultura secara umum masih perlu diwaspadai sampai dengan akhir tahun 2022. Hal ini diperkuat oleh prakiraan cuaca BMKG bahwa musim hujan tahun 2022 diperkirakan akan maju lebih awal pada kisaran bulan September-November 2022 dengan puncak musim hujan pada Desember 2022 sampai dengan Januari 2023.

Kondisi itu akan mengubah pola tanam hortikultura yang tidak pada musimnya, sehingga akan meningkatkan risiko gagal panen yang berakibat pada penurunan pasokan komoditas pangan. Pada akhirnya, hal itu mendorong peningkatan harga.

Selain inflasi pangan, tekanan inflasi nasional saat ini juga diwarnai oleh peningkatan harga kelompok administered prices sebagai dampak adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah pada awal September 2022.

Kenaikan harga BBM tersebut merupakan salah satu strategi yang ditempuh pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif naiknya harga energi global yang mulai ditransmisikan ke dalam sistem perekonomian domestik.

Peningkatan harga minyak global sejak semester dua tahun 2021 telah berdampak pada peningkatan subsidi BBM pemerintah pada tahun 2022.

Respon dan strategi

Situasi global dan perubahan iklim telah telah mengubah lanskap ekonomi dan demografi dunia. Inflasi yang tinggi menekan daya beli masyarakat ke titik yang lebih rendah. Hal itu membuat garis kemiskinan semakin melebar.

Untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan, Pemerintah Indonesia meningkatkan tambahan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun.

Beberapa skema bansos yang akan direalisasikan pada September 2022 antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 12,40 triliun dengan sasaran 20,65 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 9,60 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan.

Pemerintah daerah juga didorong untuk mengalokasikan dua persen Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp 2,17 triliun untuk program Perlinsos dan penciptaan lapangan kerja serta subsidi sektor transportasi.

Untuk pengendalian inflasi volatile food, pemerintah menggandeng Bank Indonesia (BI) mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Peluncuran program GNPIP telah diawali dengan gelaran Sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP) di Kota Malang, Jawa Timur, pada 10 Agustus 2022.

Beberapa program unggulan GNPIP yaitu perluasan Kerjasama Antar Daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan optimalisasi APBD untuk subsidi ongkos angkut dalam rangka menjaga distribusi bahan pangan strategis penyumbang inflasi.

Selaras dengan hal tersebut, untuk mendukung program pengendalian harga pangan, Mendagri telah menerbitkan surat edaran nomor 500/44825/SJ sebagai dasar hukum penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, yang diperkuat dengan Pemenkeu nomor 134/PMK.07/2022 tentang alokasi belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022.

Semoga dengan semangat gotong royong, Indonesia dapat kembali menorehkan prestasi menjadi negara yang tangguh dan “lincah” dalam merespon tantangan global yang semakin penuh ketidakpastian.