BTN Segera Right Issue Rp 4,13 Triliun, Ini Rincian Penggunaan Dananya

Adapun struktur kepemilikan saham pemerintah tetap sebesar 60 persen dan kepemilikan saham publik sebesar 40 persen. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan, right issue ini ditargetkan akan memperkuat Capital Adequacy Ratio (CAR) di Tier-1, serta meningkatkan penyediaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) .

Rionald menjelaskan, melalui PMN dan privatisasi BTN juga akan memperkuat struktur permodalan dengan CAR yang terjaga di atas 15,4 persen, serta meningkatkan kemampuan bisnis BTN dalam penyaluran 1,32 juta unit KPR yang akan mendukung pencapaian target prioritas nasional.

“Tujuan privatisasi adalah untuk memperkuat CAR tier I sehingga sampai tahun 2025 CAR Tier I tetap terjaga diatas 15,4 persen. Selain itu juga untuk mendukung penyaluran KPR dengan target 1,3 juta unit rumah hingga tahun 2025,” kata Rio Rionald dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI Rabu (14/9/2022).

Rionald mengatakan, right issue melalui HMETD ini akan dilaksanakan pada November 2022. Adapun CAR Tier I PER 31 Desember 2021, adalah 13,8 persen atau jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata bank lain 22,9 persen. Sementara di Tier II adalah 5,3 persen lebih tinggi dari rata-rata bank lain, demikian juga dengan Tier III yakni 19,1 persen yang juga lebih tinggi.

“Right issue ini juga akan mendukung penguatan modal, dan meningkatkan kemampuan bisnis BTN terutama dalam penyaluran KPR yang akan mendukung pencapaian target nasioanl di bidang perumahan,” lanjutnya.

Rionald menjelaskan tanpa right issue, BTN hanya mampu menyalurkan 807.000 rumah hingga 2025. Namun dengan right issue Rp 2,4 triliun itu, dia memprediksi penyaluran akan meningkat menjadi 1,32 juta unit hingga tahun 2025.

Sementara itu dengan right issue, CAR BTN juga akan meningkat 16,8 persen yang didukung dari CAR Tier I sebesar 15,7 persen. Sehingga cost of fund BTN akan lebih murah. Pun demikian halnya dengan dividen yang akan mengalami kenaikan menjadi Rp 2,26 triliun dibandingkan dari proyeksi sebelumnya Rp 900 miliar.

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo menambahkan, right issue ini juga akan memperbaiki backlog perumahan atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.

“Ini akan memperbaiki backlog perumahan yang sangat tinggi yakni 12,7 juta. Untuk mempercepat penyelesaian backlog, BTN memiliki program strategis pada ekosistem perumahan, khususnya pembiayaan KPR masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” lanjut dia.

Dia menambahkan, pihaknya juga menargetkan pembiayaan perumahan sebanyak 1,3 juta unit hingga tahun 2025 untuk mendukung program perumahan nasional dengan saasaran utama MBR.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mensinergikan ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih efisien dengan bekerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), dan lain-lain untuk mengoptimalkan pemanfaatan privatisasi dalam meningkatkan kontribusi penerimaan negara, dan penyediaan fasilitas KPR.