Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

OJK Bubarkan Dana Pensiun Swadharma Indotama Finance

Pembubaran dana pensiun ini dilakukan melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP40/D.05/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Pembubaran Dana Pensiun Swadharma Indotama Finance.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II selaku Plt. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I Moch. Ihsanuddin mengatakan, KDK tersebut terhitung efektif sejak tanggal 1 Mei 2022.

"Pembubaran Dana Pensiun Swadharma Indotama Finance dilakukan atas permohonan pendiri Dana Pensiun Swadharma Indotama Finance, yaitu PT Shinhan Indo Finance," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (15/9/2022).

Ia menambahkan, pembubaran dana pensiun ini dilakukan dengan alasan, jumlah peserta terlalu sedikit sehingga pengelolaan dana pensiun menjadi tidak efektif.

Ihsanuddin menjelaskan, KDK Nomor KEP-40/D.05/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tersebut juga menetapkan tim likuidasi Dana Pensiun Swadharma Indotama Finance.

Adapun Lirandi Tiranawan ditujuk sebagai ketua tim likuidasi, sedangkan Surisman didapuk sebagai anggota tim likuidasi.

Tim likuidasi ini beralamat di Kantor Pusat Wisma Indomobil I Lantai 10 Jalan MT Haryono Kav. 8 Jakarta 13330 dengan nomor telepon (021) 8579095.

Ihsanuddin menjelaskan, tim likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

Selanjutnya, OJK mengimbau kepada peserta dana pensiun Swadharma Indotama Finance untuk tetap tenang.

"Dana peserta akan dialihkan ke dana pensiun lembaga keuangan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku," tandas dia.

Sebagai informasi, Dana Pensiun Swadharma Indotama Finance beralamat di Kantor Pusat Wisma Indomobil I Lantai 10 Jalan MT Haryono Kav. 8 Jakarta 13330.

https://money.kompas.com/read/2022/09/15/131200126/ojk-bubarkan-dana-pensiun-swadharma-indotama-finance

Terkini Lainnya

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Whats New
OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

Whats New
Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Earn Smart
Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Whats New
OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

Whats New
Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Whats New
Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Work Smart
PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

Whats New
MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

Whats New
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Whats New
Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Whats New
Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S2, Simak Persyaratannya

Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S2, Simak Persyaratannya

Work Smart
Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke