Belanja Kompensasi dan Subsidi Capai Rp 244,6 Triliun, Mayoritas untuk Bayar BBM dan Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, realisasi kompensasi mencapai Rp 104,8 triliun atau 35,7 persen dari yang dialokasikan sebesar Rp 293,5 triliun. Anggaran kompensasi itu digunakan untuk pembayaran kewajiban pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM dan listrik dalam negeri.

"Kompensasi sudah dibayarkan Rp 104,8 triliun dari kami anggarkan Rp 293,5 triliun, dan ini (anggaran kompensasi) digunakan untuk membayar kompensasi listrik dan BBM tahun 2021 dan semester I-2022," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (26/9/2022).

Bendahara Negara itu memproyeksikan, pembayaran atas penugasan penyediaan pasokan BBM dan listrik akan melonjak pada semester II-2022. Kendati demikian, ia enggan merincikan, hanya memastikan akan lebih besar dari realisasi di semester I-2022.

Sementara itu, realisasi subsidi hingga Agustus 2022 tercatat mencapai Rp 139,8 triliun atau 49,2 persen dari pagu yangs sebesar Rp 283,7 triliun. Realisasi subsidi ini tercatat lebih tinggi dibandingkan periode sama di 2021 yang sebesar Rp 119,7 triliun.

"Peningkatan realisasi subsidi dipengaruhi oleh peningkatan volume penyaluran barang bersubsidi dan kenaikan ICP (harga minyak mentah Indonesia)," ucap dia.

Secara rinci, realisasi penyaluran subsidi tersebut mencakup subsidi energi yang terdiri dari realisasi penyaluran BBM jenis Solar dan minyak tanah sebanyak 10,2 juta kiloliter (KL), penyaluran elpiji 3 kilogram sebanyak 4,5 juta metrik ton, serta subsidi listrik untuk 38,6 juta pelanggan.

Kemudian, mencakup pula subsidi non-energi yang terdiri dari penyaluran pupuk sebanyak 5,1 juta ton, subsidi perumahan sebanyak 105.000 unit, dan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mencapai Rp 236,8 triliun.

"Jadi ini adalah belanja-belanja subsidi, semuanya kepada rakyat yang menikmati. APBN hadir atas nama negara untuk melindungi masyarakat dari berbagai goncangan," tutup Sri Mulyani.