Lemhanas Usulkan Rekomendasi Presidensi G20 ke Jokowi, Ini Rekomendasinya

Adapun rekomendasinya meliputi fasilitasi dialog antara otoritas dan operator jalur utama terkait energi, meningkatkan pendanaan pada pengembangan dan pemanfaatan biodiversity yang berkelanjutan.

Kemudian, memusatkan perhatian dalam wacana vaksinasi internasional kepada masyarakat rentan, memaksimalkan posisi Indonesia di G20 untuk mempromosikan kepentingan ekonomi dan memisahkan persoalan politik dari isu ekonomi, serta diversifikasi mitra perdagangan cip semi konduktor.

"Kajian tersebut diterima oleh Presiden, dan dipaparkan inti-inti dari rekomendasi yang diberikan baik oleh peserta PPRA LXIII, dan PPRA LXIV. Selain itu, Presiden juga turut memberikan pembekalan kepada peserta, terkait bagaimana dunia ini sangat sulit tahun depan, menjadi gelap sehingga diharapkan para peserta dalam penugasan-penugasan berikutnya itu betul-betul memperkuat karakter kepemimpinan ke depan," kata Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto melalui keterangan tertulis, Senin (17/10/2022).

Mengantisipasi situasi global yang menantang, Andi menjelaskan Kepala Negara juga memberikan arahan bagi Lemhannas dalam membuat kajian untuk mitigasi krisis, baik yang bersifat makro maupun mikro. Selain itu, perlu ditambah rekomendasi secara rinci kepada Presiden ihwal arah-arah kebijakan ke depan di tengah ancaman resesi global.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut Seminar PPRA LXIV bertajuk Kolaborasi/Kepemimpinan G20: Konektivitas dan Rantai Pasok Global yang dilakukan sehari sebelum pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.

Dalam seminar dipaparkan sejumlah rekomendasi Presidensi G20 2022 Indonesia terkait kepentingan nasional.

Rekomendasi Presidensi G20 India

Dalam Seminar PPRA LXIV, Kris Wijoyo Soepandji, salah satu pemapar seminar turut menyampaikan rekomendasi hasil kajian peserta PPRA LXIV untuk penyelenggaraan G20 tahun depan di India.

Pertama, Presidensi G20 India untuk dapat mendorong adanya traktat internasional terkait bentuk komitmen internasional dan mekanisme resolusi konflik. Sebab, menurut Kris, friksi-friksi geopolitik yang berujung konflik dapat membahayakan perekonomian dunia urat nadi kehidupan manusia.

"Kedua, kami mendorong perjanjian internasional terkait tindakan luar biasa vaksinasi Covid-19 serta mencegah pandemi berikutnya yang mungkin terjadi. Rekomendasi ketiga, kami mendorong penyelesaian eksternalitas negatif di tiap negara diselesaikan dengan memegang prinsip kesetaraan dan keadilan, bukan dengan cara intervensi," ucap Kris.

Apalagi menurut Kris Presidensi G20 merupakan forum negara-negara untuk mendorong kemajuan ekonomi bersama. Oleh karenanya eksternalitas negatif yang merupakan ekses dari aktivitas-aktivitas ekonomi perlu dimitigasi secara adil dan setara untuk mencapai kemakmuran bersama dengan tetap mengedepankan prinsip saling menghormati kedaulatan masing-masing negara.