Kemenkeu Minta BUMN Tak Melulu Disuntik Modal Negara, Terutama untuk Investasi Sektor Properti

Hal itu diungkapkannya dalam acara investor gathering yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan LMAN di Hotel Borobudur, Kamis (27/10/2022). Acara itu dihadiri investor dari pihak swasta maupun BUMN.

Mulanya Rionald berpesan kepada para BUMN yang ingin berinvestasi di sektor properti untuk mengelolanya dengan baik sehingga bermanfaat. Tujuannya agar menghindari kerugian yang seringkali berakhir dengan meminta suntikan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Saya minta kepada BUMN-BUMN kita, manakala Anda masuk ke properti, pastikan bahwa investasi Anda tersebut bermanfaat, karena saya sangat menghindari Anda datang ke saya meminta PMN. Itu salah satu pesan saya kepada bapak-ibu sekalian," ungkap dia.

Sebelumnya, pesan terkait suntikan PMN terhadap BUMN juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Baru-baru ini, dalam acara PLN: Leaders Talk Series #2, Rabu (26/10/2022), Bendahara Negara itu menyinggung PLN untuk mengelola keuangan dengan baik agar tak selalu disuntik PMN.

Dia meminta para jajaran pimpinan PLN untuk tak banyak alasan dalam menghadapi berbagai tantangan ketika mengerjakan tugasnya sebagai perusahaan kelistrikan. Terlebih, di masa kini yang mana dihadapkan banyak tantangan global, maka perlu kepemimpinan yang tepat untuk bisa mengatasinya.

"Kalau anda mulai banyak alasan di jajaran pimpinan, karena harus begini-begitu, ada lobi untuk meminta supaya pembangkit di sini, transmisi di situ, distribusi begini, loss-nya seperti ini. Belum nanti masalah energi primer, efisiensi, ada saja alasan untuk kemudian mengatakan 'ya kinerja PLN pas-pasan bu, bahkan di bawah, tolong kita semua selalu disuntik (PMN)'," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, sama seperti APBN, sektor energi turut menjadi nadi dari perekonomian nasional. Dia menilai, ekonomi akan kuat jika ketersediaan energi, dalam hal ini listrik, juga bisa terlaksana dengan baik, bersih, dan efisien.

Ia pun menekankan untuk PLN harus memiliki kewajiban moral dalam menjalankan berbagai program strategis terkait transisi energi hingga akses pasokan listrik. Dia juga berpesan, agar tugas PLN dilakukan secara terukur dan jangan sampai terjadi korupsi walaupun banyak godaannya.

"Jadi (harus) ada KPI-nya, ada akuntabilitasnya, efisiensi, dan tentu tidak ada korupsi akan menjadi sangat-sangat menimbulkan confidence yang luar biasa. Karena segala sesuatu di PLN itu sama seperti Kemenkeu, itu kita berhubungan dengan uang ratusan bahkan ribuan triliun," tutup Sri Mulyani.