Pensiun Dini PLTU Cirebon 1: Momentum Penyelamatan Krisis Iklim

Pertemuan G20 pada 14 November 2022, memberikan ruang kepada Pemerintah Indonesia dengan Asian Development Bank (ADB) untuk mengumumkan pensiun dini pertama Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 1 di Jawa Barat.

Pensiun dini PLTU yang dioperasikan PT Cirebon Electric Power (CEP) itu sebagai salah satu upaya Indonesia mengurangi angka ketergantungan terhadap energi batubara.

Didirikan pada 2007 dan mulai beroperasi sejak 2012, CEP ini memiliki kontrak produksi listrik selama 30 tahun. Artinya, PLTU ini akan beroperasi hingga 2042.

PLTU batu bara ini menyalurkan listrik untuk PLN yang menjadi off-taker alias pembeli listrik utama dari CEP.

PLTU Cirebon 1 dengan kapasitas 1x660 MW ini sudah mengaliri listrik lebih dari 600.000 rumah tangga di sekitar Cirebon. Pembangkit listrik ini juga sudah terintegrasi dengan sistem listrik Jawa-Bali.

Berdasarkan pengumuman pensiun dini PLTU Cirebon 1, mekanisme pensiun akan dilaksanakan dengan menghentikan layanannya dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun sebelum akhir masa manfaatnya selama 40 hingga 50 tahun di bawah kontrak nota kesepahaman (MOU), yang disampaikan pejabat ADB.

Hal tersebut menandakan paling cepat PLTU tersebut akan pensiun pada 2032 atau 10 tahun lebih cepat daripada perjanjian jual-beli listrik hingga 2042.

Ditinjau dari segi pendanaan, biaya pensiun dini dari PLTU ini memakan dana hingga 250 juta dollar AS - 300 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,65 triliun (asumsi kurs Rp 15.500 per dollar AS).

Selain itu, PLTU akan dipensiunkan dalam waktu 10-15 tahun lagi, yang artinya PLTU ini akan tetap membutuhkan suplai batubara dalam kurun waktu tersebut.

PLTU Cirebon 1 membutuhkan batubara per tahun mencapai 2,7 juta ton. Sementara itu, harga rata-rata batubara mencapai 147,65 dollar AS/ton (asumsi harga batubara acuan sebelum krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina).

Sehingga perkiraan total biaya yang dibutuhkan oleh PLTU Cirebon 1 dalam suplai batubara mencapai 3,99 miliar dollar AS-5,98 miliar dollar AS.

Jika dijumlahkan antara biaya pensiun dini ETM dan biaya suplai batubara selama 10-15 tahun kedepan, diperoleh nilai dana sebesar 4,24 miliar dollar AS-6,28 miliar dollar AS.

Selain pengurangan emisi efek gas rumah kaca melalui pensiun dini PLTU, hal mendesak yang perlu dilakukan adalah melakukan pengembangan energi terbarukan secara bersamaan, untuk mengejar target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada akhir 2025.

Salah satu potensi terbesar energi terbarukan yang dimiliki Indonesia adalah surya, dengan potensi mencapai 112.000 GWp atau setara dengan 89.000 GW. Biaya pengembangan PLTS diperkirakan sebesar 2,5 -3 juta dollar AS per MWp.

Jika dibandingkan dengan kebutuhan dana operasional PLTU Cirebon 1 selama 10-15 tahun ke depan beserta dana pensiun dininya, dana PLTU Cirebon 1 dapat digunakan untuk pembangunan PLTS berkapasitas 1412-2120 MWp atau 1,13-1,7 GW.

Jumlah kapasitas ini akan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian bauran energi terbarukan yang ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 3-4 GW per tahun.

Salah satu pemilik konsorsium PLTU Cirebon 1 adalah Indika Energy Tbk. Pada pertengahan tahun 2022, komitmen Indika Energy Tbk mengurangi dukungan terhadap energi fosil ditunjukkan dengan melepas PT Petrosea Tbk dengan cara menyelesaikan penjualan seluruh sahamnya.

Mengenai target pengurangan emisi gas rumah kaca, PT. Indika Energy Tbk menargetkan mencapai 50 persen pendapatan non-batubara pada 2025 dan net-zero emissions pada 2050.

AEER mendukung penuh kebijakan perusahaan PT. Indika Energy untuk mencapai net zero emission pada 2050 dan mencapai target 50 persen bisnis nonbatubara tahun 2025.

Hasil dari kajian AEER tahun 2022 yang berjudul “Ancaman Tambang Batubara terhadap Keanekaragaman Hayati di Kalimantan”, diperoleh informasi bahwa beberapa tambang batubara di Kalimantan tergolong dalam kategori ancaman tinggi terhadap keanekaragaman hayati.

Dengan demikian, langkah pensiun dini pertama PLTU diharapkan bisa mengurangi aktivitas pertambangan batubara yang mengancam keberlangsungan hidup biodiversitas.

*Wulan Ramadani (Peneliti Keuangan Iklim dan Energi) dan Ilham Setiawan Noer (Koordinator Program Biodiversitas) Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER)