Kecuali Jokowi, Semua Kepala Negara Pusing

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan masih banyak kepala negara yang pusing akibat dari kondisi ekonomi global masih bergejolak. Namun Indonesia masih bisa ekonomi tumbuh positif pada Kuartal III - 2022.

“Keadaan dunia sedang sulit dan semua kepala negara pusing kepalanya. Indonesia tidak," kata Jokowi dikutip dari Kompas TV, Jumat (2/12/2022).

"Alhamdulillah patut kita syukuri, kita berada pada posisi yang baik di negara G20 kemarin kita termasuk growth, pertumbuhan ekonomi kita termasuk yang terbaik karena 5,72 persen. Tapi tetep kita harus hati-hati dan waspada,” kata dia lagi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bilang, sudah banyak negara yang mengajukan diri ke Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memohon bantuan stabilisasi ekonomi.

Bahkan, jumlah negara yang meminta bantuan ke IMF saat ini jauh lebih banyak ketimbang saat krisis moneter melanda dunia tahun 1998 silam.

“Dulu 97/98 itu hanya 5 negara sudah geger, ini sudah 14 negara masuk pasien, 20 negara antre lagi di depan pintunya IMF untuk minta juga bantuan dan ada 66 negara yang rentan untuk ikut antre lagi di depannya IMF,” kata Jokowi.

Ia berujar, krisis global terjadi karena beberapa kejadian besar yang datang secara bersamaan. Kondisi ini memukul ekonomi banyak negara, tak terkecuali negara-negara maju.

“Ini yang kita harus memiliki perasaan yang sama, bahwa sekarang kita tidak berada pada posisi yang normal, tetapi pada posisi yang abnormal karena pandemi di awali pandemi," ungkap Jokowi.

"Perang di Ukraina, ketegangan geopolitik, muncul pesan baru krisis pangan krisis, energi krisis finansial, krisis biaya hidup di semua negara dan justru yang banyak di negara-negara maju," tambahnya.

Indonesia dipuji IMF

Sebelumnya, Jokowi menyebut kalau kinerja perekonomian Indonesia cukup baik di tengah pelemahan ekonomi global, bahkan IMF memuji RI sebagai salah satu titik terang di tengah kondisi gelapnya global.

"Di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergolak, alhamdulillah ekonomi kita termasuk yang terbaik, bahkan IMF mengatakan bahwa di tengah dunia yang gelap Indonesia adalah titik terang," ungkapnya beberapa waktu lalu. 

Menurutnya, kinerja positif RI tercermin dari laju inflasi yang cukup terkendali ketimbang negara lainnya yang mencapai 10 persen, bahkan 75 persen. Adapun pada November 2022, tercatat laju inflasi Indonesia sebesar 5,42 persen (year on year/yoy).

Selain itu, ekonomi Indonesia mampu tumbuh positif di kisaran 5 persen sepanjang tahun ini. Pada kuartal I-2022 ekonomi RI tumbuh 5,01 persen (yoy), kemudian tumbuh 5,44 persen (yoy) di kuartal II-2022, serta tumbuh 5,72 persen (yoy) di kuartal III-2022.

"Kita juga mengalami surplus perdagangan dunia selama 30 bulan terakhir berturut-turut. Ini sesuatu yang harus kita syukuri," kata dia.

Meski demikian, Jokowi menekankan, Indonesia tetap perlu waspada dengan kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian. Ia bilang, kondisi ekonomi global saat ini sedang tidak normal, sehingga diperlukan upaya bersama baik pemerintah pusat maupun daerah untuk bisa menghadapi tantangan tersebut.

"Kita tetap harus waspada, tetap harus hati-hati. Semuanya harus memiliki perasaan yang sama bahwa keadaan sekarang ini, utamanya ekonomi global memang tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Maka kita semua harus memiliki sense of crisis yang betul-betul siap atas berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, yang tanpa prediksi, itu semuanya kita harus siap," papar dia.

Pengusaha kayu dan mebel itu pun mengungkapkan, dalam menghadapi gejolak ekonomi di tahun depan, pemerintah pun telah menyiapkan enak strategi dalam pengelolaan APBN 2023. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Keempat, mendorong pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Lalu yang kelima, merevitalisasi industri untuk terus mendorong hilirisasi.

"Serta yang keenam pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi," kata Jokowi.

Ia mengatakan, dalam menjalankan kebijakan yang mencakup enam strategi itu diperlukan pengawalan yang ketat di lapangan. Setiap kementerian/lembaga, baik di pusat maupun di daerah, perlu berkoordinasi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Jokowi pun meminta untuk seluruh kementerian/lembaga di tingkat pusat dan daerah, serta pemerintah daerah, untuk mengoptimalkan belanjanya dengan tidak terjebak dalam rutinitas, tetapi memiliki output yang jelas.

"Perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain, oleh sebab itu kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri," pungkas dia.