Dongkrak Produksi Karet Nasional, Kementan Implementasikan 3 Program

KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan produksi karet nasional melalui tiga program.

Pertama, Kementan melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) akan melakukan pengendalian penyakit gugur daun secara merata di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Andi Nur Alamsyah mengatakan bahwa pengendalian gugur daun perlu dilakukan agar komoditas karet tetap menjadi komoditas unggulan.

Apalagi, kata dia, kebutuhan karet saat ini masih tinggi, terutama untuk industri ban, perkakas rumah tangga, aspal, dan bahan penolong lainnya.

"Pengendalian penyakit gugur daun pada tanaman karet perlu dilakukan secara merata, terutama di sentra produksi yang sebagian besar berada di Sumatera dan Kalimantan," ujar Andi, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (14/2/2023).

Untuk itu, lanjut dia, Ditjenbun akan menyiapkan program dan kegiatan perlindungan tanaman karet yang lebih mendukung.

Untuk program kedua, Andi mengatakan, Kementan akan mengimplementasikan penggunaan karet alam sebagai konsumsi dalam negeri. Salah satunya, seperti penyerapan aspal karet untuk aspal.

Hal tersebut dilakukan sebagai wacana menguatkan komoditas karet. Menurut Andi, komoditas karet juga perlu dikuatkan untuk menjaga stabilitas harga karet dunia yang terus fluktuatif.

"Tetapi kami butuh dukungan dari pelaku Industri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN)," katanya.

Sebagai program ketiga, Andi mengatakan, Kementan juga akan melakukan peningkatan produksi melalui replanting atau penanaman bibit baru untuk tanaman karet yang sudah tua.

Ia berharap, petani dan pelaku industri karet mampu menyerap layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disiapkan pemerintah secara terbuka.

"Jadi walaupun penganggarannya belum memenuhi skala optimal untuk kebun-kebun rakyat yang akan di-replanting, kami akan cari sumber-sumber pendanaan lain seperti dari KUR. Kami berharap petani mau menyerapnya," imbuh Andi.

Untuk diketahui, pengembangan karet melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mencapai 6.900 hektar (ha).

Luas pengembangan karet tersebut terbagi melalui kegiatan peremajaan karet seluas 700 ha, perluasan 100 ha, dan intensifikasi karet seluas 6.100 ha.

Nur Alamsyah menjelaskan, kegiatan peremajaan karet merupakan upaya mengganti tanaman karet yang sudah tua dan tidak produktif.

"(Kementan telah memberikan) komponen bantuan (kepada petani) berupa benih unggul karet, pupuk, dan sarana produksi lain,” imbuhnya.

Paket bantuan tersebut digunakan sebagai kegiatan perluasan karet dengan membuka lahan di sentra kawasan tetapi di luar kawasan hutan.

Kementan, kata Andi, juga melakukan kegiatan intensifikasi guna meningkatkan produktivitas pada tanaman produktif dengan komponen bantuan berupa pupuk dan sarana produksi lainnya.

“Selain berbagai program tersebut, kami juga berupaya untuk mendongkrak sekaligus menstabilkan harga karet dunia,” jelasnya.

Upaya tersebut, lanjut Andi, dilakukan dengan terus mendorong penghasil karet besar dunia lainnya, seperti Thailand dan Malaysia agar menjalankan mekanisme AETS.

AETS adalah mekanisme pengontrolan suplai karet oleh tiga negara penghasil karet (ITRC), yaitu Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Hal ini dilakukan Kementan untuk membatasi ekspor karet alam dalam kerangka perundingan ITRC.

"Dalam hal ini, pemerintah ingin (melakukan) yang terbaik untuk petani. Salah satunya dengan cara meningkatkan peran Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB),” jelas Andi.

Kementan, imbuh dia, berupaya agar petani mau bergabung dengan UPPB. Sementara itu, pemerintah (Kementan) secara kontinu akan terus mengawal agar kualitas bokar bermutu baik.