Pentingnya Pembiayaan Inovatif dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebutuhan terhadap infrastruktur selalu sangat mendesak, terutama untuk Indonesia yang ingin keluar dari "middle income trap".

Menurut dia, kesenjangan infrastruktur di Indonesia mencapai ribuan triliun rupiah. Kebutuhan infrastruktur yang besar itu terkait dengan air bersih, jalan raya, bendungan, irigasi, kereta api, dan satelit.

"Kalau menunggu ketersediaan APBN setiap tahun, itu pasti forever, tidak akan. Banyak negara juga sebenarnya bisa membangun infrastruktur dengan skema innovative financing," ujar Sri Mulyani dalam acara HUT PT PII ke-13 secara virtual, Rabu (1/3/2023).

Dengan pembiayaan inovatif ini, Kemenkeu perlu berinteraksi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha. Setelah itu, Kemenkeu akan menstrukturkan pembiayaan untuk kebutuhan infrastruktur.

"Entah itu jalan raya, jalan tol cukup banyak, jembatan, transportasi, air minum, telekomunikasi, sampai penerangan jalan dan sampah," imbuh dia.

Skema pembiayaan inovatif ini dibuat agar ketika ada pihak yang membutuhkan dana untuk pembangaunan infrastruktur tidak lagi menunggu dana APBN.

Selanjutnya, terkait dengan pembiayaan inovatif ini Sri Mulyani juga berinteraksi dengan BUMN dan membahas terkait skema penjaminannya.

Berkaitan dengan itu, Kemenkeu sendiri telah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun ke PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia).

"Berarti dengan Rp 10 triliun yang ditanamkan di PT PII itu bisa membuat proyek sebesar Rp 533 triliun terjadi dengan nilai eksposure ke Kementerian Keuangan itu sebenarnya Rp 94 triliun," terang dia.

Sri Mulyani mengungkapkan, PT PII didesain sebagai ring fencing atau upaya untuk memisahkan portofolio secara jelas dalam rangka mencegah penyebaran risiko dan tanggung jawab dari satu area ke area lain.

Dengan begitu, proyek pembangunan akan tetap jalan. Adapun ketika sampai terjadi risiko yang akan menanggung lebih dahulu adalah PT PII. Mekanisme ini disebut menciptakan solusi mengenai kecepatan membangun infrastruktur.

"Karena kalau Rp 533 triliun semua mengandalkan langsung dari APBN itu tidak akan mungkin dilakukan," ungkap dia.

Terakhir Sri Mulyani berpesan, di tengah ketidakpastian ekonomi dan potensi risiko yang terjadi belakanga ini PT PII harus menjadi semakin mutahkir.

"Ada climate change, ada geopolitik bergerak, banyak risiko bisa datang," tandas dia.

Sebagai informasi, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII adalah BUMN di bawah Kementerian Keuangan.

Entitas ini bertugas untuk memberikan penjaminan atas proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).